PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk buka suara terkait rencana tambahan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Nantinya, tambahan dana ini akan disalurkan secara selektif kepada sektor-sektor produktif.
Direktur Utama BRI Hery Gunardi menilai kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam menjaga kecukupan likuiditas perbankan nasional, dan memastikan fungsi intermediasi tetap berjalan optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Kami menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada BRI melalui penempatan dana SAL. Kebijakan ini menjadi langkah positif untuk memperkuat likuiditas perbankan sehingga kapasitas intermediasi dalam mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif yang menjadi penggerak perekonomian nasional,”
ujar Hery dalam keterangan resmi Selasa, 30 Juni 2026.
Disalurkan Hati-hati
Hery memastikan, tambahan likuiditas akan dimanfaatkan secara optimal dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudent banking) dan manajemen risiko yang baik. Dalam hal ini penyaluran akan diarahkan ke sektor produktif.
Penyaluran pembiayaan akan tetap diarahkan secara selektif kepada sektor-sektor produktif, termasuk UMKM yang selama ini menjadi fokus utama BRI, dengan mempertimbangkan kualitas kredit serta kebutuhan pembiayaan yang riil di perekonomian,”
terangnya.
Menurutnya, tambahan likuiditas berpotensi memperkuat kapasitas intermediasi perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan permintaan pembiayaan yang sehat serta prospek usaha nasabah di berbagai sektor ekonomi.
Realisasi Penyaluran Kredit
Adapun hingga Maret 2026, total pembiayaan BRI secara bank only mencapai Rp1.358 triliun yang mayoritas disalurkan kepada UMKM dan sektor riil. Ke depan, Perseroan akan tetap mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif yang memiliki multiplier effect terhadap perekonomian.
Kami akan memastikan setiap penyaluran pembiayaan dilakukan secara terukur agar memberikan dampak nyata bagi perekonomian. Fokus BRI ialah pada sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional,”
tuturnya.
Untuk mengimbangi pembiayaan tersebut, BRI juga akan terus menggenjot perolehan Dana Pihak Ketiga (DPK), khususnya pada pos dana murah (CASA) melalui penguatan ekosistem digital Perseroan.
Dengan fundamental yang kuat serta fokus pada UMKM, BRI optimistis dapat terus berkontribusi sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan sekaligus menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia,”
katanya.
Tambah Rp100 Triliun
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengatakan pemerintah akan mengembalikan dana ke perbankan yang sebelumnya di tarik. Bahkan, pemerintah akan menambah dana SAL ke sejumlah perbankan.
Jadi kemarin kan sempat ditarik yang Rp110 triliun Juni dari Rp281 triliun awalnya, Rp110 triliun ditarik ini dikembalikan lagi Rp110 triliun, jadi tetap Rp281 triliun. Itu dijaga sampai dengan bulan Desember,”
ujar Juda di Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.
Juda menuturkan, pemerintah juga berencana menambah dana penempatan di perbankan sebesar Rp100 triliun. Namun, dana tersebut masih bersifat cadangan, yang ditempatkan di Bank Indonesia.
Terus ada tambahan Rp100 triliun, in case masih diperlukan. Jadi semacam standby lah gitu. Iya (Rp100 triliun masih di BI),”
katanya.
Dengan demikian, dana pemerintah di perbankan secara total akan sebesar Rp381 triliun. Tambahan dana penempatan pemerintah ini diberikan untuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.
