Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago menganalisa manuver PDI Perjuangan (PDIP) yang belum secara tegas memilih jadi oposisi atau bergabung dengan pemerintahan. Arifki menilai manuver itu sebagai strategi politik yang pragmatis.
Penilaian itu muncul di tengah perdebatan mengenai posisi politik PDIP terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Dia mengatakan strategi PDIP sah dalam politik. Namun, tak bisa dijalankan terlalu lama tanpa kejelasan arah.
Saya melihatnya sebagai strategi politik yang pragmatis. Dalam politik, tidak semua partai harus memilih posisi hitam atau putih,”
kata Arifki saat dihubungi Owrite, Jumat, 10 Juli 2026.
Arifki mengatakan PDIP saat ini berusaha jaga ruang manuver politik sambil mencermati perkembangan konstelasi kekuasaan menuju kontestasi politik di 2029 nanti.
PDIP tampaknya sedang berusaha menjaga fleksibilitas politik di tengah konfigurasi kekuasaan yang masih dinamis,”
tuturnya.
Namun, ia mengingatkan strategi itu memiliki konsekuensi apabila publik terus melihat ketidakjelasan sikap partai dalam jangka waktu yang panjang.
Strategi ini memiliki batas. Jika terlalu lama tidak memberikan kejelasan posisi, publik bisa menilai partai kehilangan identitas politiknya,”
jelasnya.
Lebih lanjut, Arifki mengatakan tantangan terbesar PDIP bukan sekadar menentukan berada di dalam atau di luar pemerintahan. Tapi, melainkan jaga konsistensi atas pilihan politik yang akhirnya diambil.
Jadi, yang menjadi ujian bukan strateginya, tetapi konsistensi dalam menjalankannya,”
tuturnya.
Sikap politik PDIP terhadap pemerintah Prabowo Subianto menuai polemik setelah beredarnya surat internal partai berlambang banteng itu menjelaskan sikap di luar pemerintah. Surat internal PDIP itu tertuang dalam Nomor 1275/IN/DPP/VII/2026 tertanggal 1 Juli 2026.
Manuver PDIP lewat surat internal itu juga sebagai penegasan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengenai posisi partai dalam sistem ketatanegaraan.
