Ketua DPP PKS Bidang Petani, Peternak, dan Nelayan (BPPN) Riyono Caping, mengusulkan pembentukan Bank Petani-Nelayan sebagai lembaga keuangan khusus yang melayani kebutuhan pembiayaan petani dan nelayan.
Dijelaskannya, nantinya bank tersebut didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai bagian dari komitmen memperkuat kedaulatan pangan. Namun, Bank Petani dan Nelayan bukan untuk menggantikan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini berjalan.
Diungkapkan Riyono, KUR justru dapat menjadi salah satu instrumen pembiayaan di bank khusus tersebut.
KUR sebagai instrumen pembiayaan khususnya untuk skala mikro bisa jadi akan menjadi salah satu program Bank Petani-Nelayan,”
katanya kepada Owrite.id di Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.
Gagasan tersebut, sambung Riyono, muncul karena hingga kini belum ada bank yang secara khusus melayani kebutuhan pembiayaan petani dan nelayan. Menurutnya, keberadaan bank khusus akan membuat akses permodalan bagi dua sektor tersebut lebih terfokus.
Bank Petani-Nelayan saat ini belum ada, sehingga bank ini baru khusus untuk petani dan nelayan,”
ujarnya.
Terkait sumber pendanaan, Riyono mengatakan pembentukan bank tersebut diusulkan menggunakan anggaran negara sebagai bentuk keberpihakan terhadap sektor pangan.
Anggaran dari negara sebagai bagian komitmen kedaulatan pangan,”
ucapnya.
PKS menargetkan usulan pembentukan Bank Petani-Nelayan mulai diajukan secara resmi kepada DPR dan pemerintah pada 2026.
Sebelumnya, DPP PKS melalui Bidang Petani, Peternak, dan Nelayan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Urgensi Kelembagaan Bank Petani dan Nelayan sebagai Instrumen Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional.
Forum itu menjadi wadah untuk mematangkan konsep pembentukan Bank Petani-Nelayan sebelum diusulkan sebagai kebijakan.
Meski demikian, PKS belum memerinci desain kelembagaan bank tersebut, termasuk besaran kebutuhan modal awal, mekanisme operasional, maupun bentuk badan hukumnya. Gagasan itu masih akan dimatangkan sebelum dibahas bersama DPR dan pemerintah.
