Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk mengklarifikasi terbuka terkait bocornya surat dinas luar negeri bersama keluarga ke Amerika Serikat yang kini ramai disorot publik.
“Ya, silakan klarifikasi. Bisa juga secara terbuka menyampaikan fakta yang sebenarnya,”
kata Jubir KPK Budi Prasetyo di KPK, Selasa, 21 Juli 2026.
Klarifikasi tersebut diharapkan tidak menjadi bola liar yang berkembang luas di masyarakat.
“Dengan demikian, masyarakat juga tidak simpang siur terhadap informasi yang kemudian beredar di ruang-ruang publik,”
imbuh Budi.
Hindari Konflik
Dia bahkan mewanti-wanti dugaan konflik kepentingan. Fenomena itu acap kali terjadi di tingkat pemerintah pusat hingga daerah, maka peran serta satuan pengawas harus dimaksimalkan guna mewaspadai celah-celah konflik kepentingan.
“Jika memang ada celah atau peluang yang dimungkinkan bisa terjadi benturan kepentingan, termasuk soal jika seorang penyelenggara negara, pejabat publik, atau ASN yang menggunakan kepentingan atau atribut dinas untuk kepentingan pribadi atau keluarganya,”
tegas Budi.
Polemik yang menyeret Dody berawal ketika Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PU Nomor HL04/T/Sj/2026/81 tertanggal 29 Juni 2026 beredar luas di media sosial. Dokumen tersebut memuat daftar delegasi kunjungan kerja Dody ke New York, Amerika Serikat, pada 13–19 Juli 2026.
Namun, yang jadi sorotan publik karena dalam daftar tercantum nama istri Menteri PU, Irma Hermawati, serta putrinya, Aurellia Tsabitha Meidirama. Spekulasi pun bermunculan terkait tujuan Dody dan keluarga ke AS, apakah karena kunjungan dinas atau menonton pertandingan final Piala Dunia 2026?
