Analis Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik Universitas Mercu Buana (UMB) Dr. Syaifuddin mengatakan, respons Plt Deputi IV Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Ulta Levenia Nababan terhadap kritik mahasiswa lebih menonjolkan efek viral dibandingkan argumentasi yang konstruktif.
Logika media digital lebih mengutamakan viralitas dibandingkan kedalaman substansi. Sehingga satu metafora atau sindiran dapat mendominasi percakapan nasional dalam waktu singkat,”
kata Syaifuddin saat dihubungi Owrite, Jumat, 24 Juli 2026.
Menurutnya, pejabat publik harus memahami bahwa setiap pernyataan yang disampaikan di ruang digital akan dipersepsikan sebagai representasi pemerintah. Karena itu, komunikasi publik harus dibangun dengan mempertimbangkan dampak simbolik yang ditimbulkan.
Fenomena ini menunjukkan, pejabat publik harus memiliki sensitivitas tinggi terhadap dampak simbolik setiap pesan yang dipublikasikan, mengingat setiap unggahan akan menjadi representasi wajah pemerintah di mata masyarakat,”
ucapnya.
Ia menilai, kritik dari mahasiswa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Dalam pandangannya, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai kekuatan moral yang mengawal arah kebijakan pemerintah melalui kritik yang berbasis argumentasi.
Merespons kritik mahasiswa secara konstruktif merupakan bagian dari praktik demokrasi yang sehat. Mahasiswa memiliki posisi historis sebagai salah satu kekuatan moral (moral force) yang berperan penting dalam mengontrol nilai kebenaran setiap kebijakan pemerintahan melalui kritik berbasis argumentasi,”
jelasnya.
Syaifuddin menambahkan, pejabat pemerintah termasuk tenaga ahli, seharusnya memandang kritik sebagai masukan yang perlu dijawab secara terbuka, bukan sebagai serangan yang harus dibalas secara emosional.
Karena itu, pejabat atau tenaga ahli pemerintah seperti Ulta Levenia Nababan sebaiknya memandang kritik sebagai masukan yang perlu dijawab secara terbuka, bukan sebagai serangan yang harus dibalas secara emosional,”
ungkapnya.
Ia menegaskan, komunikasi pemerintah akan lebih efektif apabila dibangun melalui data, argumentasi ilmiah, serta ruang dialog yang terbuka.
Lebih jauh Syaifuddin, pendekatan tersebut justru akan memperkuat legitimasi pemerintah sekaligus menunjukkan penghormatan terhadap tradisi akademik.
Respons yang berbasis data, argumentasi ilmiah, klarifikasi yang santun, serta kesediaan berdialog akan memperkuat legitimasi pemerintah sekaligus menunjukkan penghormatan terhadap tradisi akademik dan kebebasan berpendapat yang dijamin dalam sistem demokrasi,”
pungkasnya.
