Jelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kinerja Kabinet Merah Putih mulai kembali jadi sorotan.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai evaluasi terhadap jajaran menteri hingga wakil menteri dinilai penting di tengah penurunan kepuasan publik terhadap pemerintah.
Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto terjadi penurunan drastis kepuasan publik terhadap kinerja Kabinet Merah Putih,”
kata Jamil, sapaan akrabnya kepada Owrite, Selasa, 8 September 2026.
Ditambahkannya, pemerintah perlu serius mengevaluasi kinerja kabinet. Hal itu terutama pada sektor yang paling dirasakan masyarakat yakni ekonomi, politik, dan penegakan hukum.
Menurut Jamil, penurunan kepuasan publik terhadap Kabinet Merah Putih terlihat cukup drastis jelang dua tahun pemerintahan Prabowo.
Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto terjadi penurunan drastis kepuasan publik terhadap kinerja Kabinet Merah Putih,”
lanjut Jamil.
Dia menyampaikan penurunan kepuasan terbesar terjadi pada bidang ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Ketiga sektor itu punya dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari.
Tiga bidang ini memang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari,”
ujarnya.
Beban Masyarakat
Di sektor ekonomi, Jamil menilai kenaikan harga pangan jadi salah satu persoalan yang paling dirasakan masyarakat khususnya kelompok kelas menengah dan bawah.
Menurutnya, kondisi itu bahkan mulai menggerus kemampuan kelas menengah untuk menyisihkan pendapatan mereka.
Bagi sebagian kelas menengah, penghasilannya cukup untuk biaya hidup sebulan sudah merasa bersyukur. Bahkan di antara mereka penghasilannya sudah tak cukup untuk membiayai hidup per bulannya,”
jelas eks Dekan FIKOM IISIP itu.
Selain ekonomi, sektor politik juga menjadi perhatian. Jamil menyoroti penurunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 2025 yang disebutnya turut mencerminkan persoalan kebebasan berpendapat.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2025 sebesar 78,19 poin, turun 1,62 poin dibandingkan tahun 2024. Jadi, Indeks Demokrasi Indonesia hanya masuk kategori sedang,”
ujar Jamil.
Menurut dia, kondisi itu mengindikasikan adanya penurunan kebebasan berpendapat di Indonesia.
Hal ini mengindikasikan terjadi penurunan kebebasan berpendapat di Indonesia. Hal ini tentunya paling tidak diinginkan kelas menengah,”
katanya.
Jamil mengatakan kelas menengah merupakan kelompok yang cukup sensitif terhadap persoalan kebebasan berpendapat. Karena itu, saat persoalan dirasakan, respons kritis dari kelompok tersebut akan menguat.
Suka tidak suka, kelas menengah Indonesia paling sensitif terhadap kebebasan berpendapat. Kelompok akan rewel bila hal itu mereka rasakan,”
ujarnya.
Menurut dia, hal itu wajar bila kepuasan publik di bidang politik turun. Ia menekankan hal itu jadi pekerjaan rumah bagi Prabowo untuk meningkatkan demokrasi di tanah air.
Penagakan Hukum Loyo
Persoalan lain yang turut memengaruhi kepuasan publik adalah penegakan hukum. Jamil menilai masyarakat belum melihat adanya penanganan hukum yang benar-benar adil.
Di bidang penegakan hukum, publik memang belum melihat penanganan hukum secara adil. Publik masih melihat hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,”
katanya.
Menurut Jamil, persepsi itu membuat publik menilai penanganan hukum belum mengalami perubahan signifikan.
Itu artinya, penanganan hukum dinilai masih jalan di tempat. Bahkan ada yang menyebutnya hanya omon-omon,”
tutur Jamil.
Ia menilai kondisi tersebut ikut berkontribusi terhadap turunnya kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo.
Hal itu tentunya memberi kontribusi menurunnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo di bidang hukum,”
katanya.
Dengan melihat persoalan itu, dia menilai jajaran menteri yang membidangi ekonomi, politik, dan penegakan hukum layak masuk dalam evaluasi jelang dua tahun pemerintahan Prabowo.
Sebab, secara objektif menteri di tiga bidang itu memberi kontribusi yang besar terhadap turunnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo,”
tuturnya.
