Pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mengatakan rumor demonstrasi besar-besaran pada Agustus 2026 yang berpotensi pada gejolak sosial tidak perlu disikapi secara berlebihan.
Kepada Owrite.id, Minggu, 26 Juli 2026, dia berpendapat peluang demonstrasi berkembang menjadi gejolak sosial masih relatif kecil karena kondisi sosial masyarakat belum mengarah pada situasi krisis.
Rumor akan ada demonstrasi besar-besaran pada Agustus 2026 kiranya tak perlu direspon berlebihan. Sebab, di negara demokrasi aksi demo merupakan hal yang lazim,”
kata Jamiluddin.
Demonstrasi merupakan bagian dari praktik demokrasi dan tidak serta-merta akan mengguncang stabilitas nasional.
Ia menilai gejolak sosial baru berpotensi muncul apabila persoalan ekonomi telah menimbulkan tekanan yang meluas bagi rakyat.
Gejolak sosial berpeluang terjadi bila sebagian besar masyarakat Indonesia sudah kelaparan. Persoalan perut ini tampaknya belum menggejala luas di tanah air,”
ucap dia.
Selama kondisi tersebut belum terjadi, masyarakat cenderung tetap rasional dalam menyikapi demonstrasi sehingga peluang kerusuhan sosial masih kecil.
Karena itu, aksi demo akan sulit memicu terjadinya gejolak sosial. Masyarakat masih akan rasional dalam menilai aksi demo sehingga sulit terprovokasi untuk melakukan gejolak sosial,”
jelas dia.
Meski demikian, Jamiluddin mengingatkan situasi dapat berubah apabila terjadi insiden yang memicu kemarahan publik, seperti jatuhnya korban jiwa atau tindakan aparat yang dinilai berlebihan saat pengamanan demonstrasi.
Perkiraan itu tentu berlaku bila aksi demo berjalan normal. Tidak ada kejadian ekstrem seperti ada yang tewas atau aparat keamanan brutal yang membuat aksi demo menjadi tidak terkendali,”
kata dia.
Ia juga menyinggung pengalaman sejarah Indonesia yang menunjukkan gejolak sosial umumnya dipicu oleh tekanan ekonomi yang berat. Indikator tersebut saat ini belum meluas meskipun angka kemiskinan masih menjadi tantangan.
Sejarah Indonesia menunjukkan, gejolak sosial berpeluang besar terjadi bila perut rakyat kelaparan. Indikasi ini praktis belum terlihat di Indonesia, meskipun rakyat miskin masih cukup banyak,”
ucap dia.
Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga masih relatif tinggi berdasarkan sejumlah hasil survei. Kondisi itu, menurut dia, menjadi faktor yang membuat demonstrasi sulit berkembang menjadi gerakan sosial yang lebih besar.
Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto masih sangat tinggi. Hal itu terlihat dari survei yang dilakukan beberapa lembaga survei yang kredibel,”
papar Jamiluddin.
Peluang terjadinya gejolak sosial masih relatif kecil. Bahkan masyarakat yang puas terhadap kinerja pemerintah dinilai berpotensi menjadi penyeimbang apabila muncul aksi yang mengarah pada instabilitas.
Karena itu peluang terjadi gejolak sosial akan relatif kecil. Masyarakat yang puas terhadap Prabowo kecil kemungkinan menginginkan gejolak sosial. Bahkan kelompok ini berpeluang untuk mencegah aksi demo yang mengarah pada gejolak sosial,”
tutur Jamiluddin.
