Pengamat politik Firman Tendry menilai, pemerintah perlu mengubah pendekatan dalam merespons gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil yang terus berlangsung di berbagai daerah.
Menurutnya, komunikasi yang terlambat justru berpotensi memperbesar ketegangan sosial dan memperlebar jarak antara pemerintah dengan publik.
Pemerintah, sambungnya, tidak cukup hanya membuka ruang dialog setelah aksi unjuk rasa meluas. Mekanisme komunikasi yang lebih inklusif dan responsif harus dibangun sejak awal agar berbagai aspirasi masyarakat dapat diserap sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Dialog inklusif diperlukan, bukan hanya merespons secara reaktif setelah demonstrasi membesar,”
kata Firman dalam keterangannya yang diterima, Rabu, 1 Juli 2026.
Dijelaskannya, aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat sipil di sejumlah kota merupakan refleksi dari meningkatnya keresahan publik terhadap berbagai persoalan nasional.
Isu yang disuarakan juga tidak hanya berkaitan dengan satu kebijakan tertentu, tetapi juga mencakup kondisi ekonomi, kebijakan sosial, penegakan hukum, persoalan lingkungan, hingga perubahan regulasi yang dinilai berdampak luas terhadap masyarakat.
Berbagai aksi yang muncul menjadi sinyal bahwa pemerintah perlu membangun komunikasi kebijakan yang jauh lebih baik dengan masyarakat,”
ucapnya.
Firman menilai, salah satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah adalah meningkatkan transparansi, terutama terhadap program-program prioritas yang menggunakan anggaran negara.
Transparansi dalam penganggaran program prioritas dan keterbukaan terhadap evaluasi publik merupakan langkah minimal yang diharapkan masyarakat,”
jelasnya.
Ia menegaskan, berbagai aksi demonstrasi seharusnya dipandang sebagai masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki pola komunikasi dengan publik, bukan sekadar persoalan keamanan.
Bagi para pembuat kebijakan, aksi-aksi ini merupakan sinyal kuat bahwa komunikasi kebijakan perlu diperbaiki secara mendasar,”
tutupnya.
Sebagaimana diketahui, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah terbuka menerima kritik dan masukan masyarakat terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Dudung, Presiden Prabowo Subianto memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan saran terhadap program tersebut sebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan pemerintah.
