Putusan MK Ubah Nasib Kuota Internet Hangus, Menkomdigi Janji Kawal Implementasinya

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan pihaknya akan mempelajari putusan MK terkait layanan sisa kuota internet.

Sikap Meutya itu untuk merespons keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet pelanggan tetap aktif dan bisa digunakan.

Hari ini, kami telah memerintahkan tim untuk mengkaji implikasi putusan tersebut termasuk jika dibutuhkan penyesuaian regulasi dalam memenuhi putusan MK,”

kata Menteri Meutya dikutip dari keterangan resminya, Selasa, 28 Juli 2026.

Baca juga:

Pengguna SIMPATI Wajib Tahu! Sisa Kuota Kini Bisa Diakumulasi, Begini… Pernah kesal karena sisa kuota internet masih banyak, tapi hangus saat masa…

MK Putuskan Pilkada Digelar Secara Langsung, Ini Respons DPR Anggota Komisi II DPR RI Eka Widodo mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK)…

MBG Digugat ke MK, Pakar Bongkar Masalah Utamanya  Di tengah berbagai persoalan yang terus membayangi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis…

• Pengguna SIMPATI Wajib Tahu! Sisa Kuota Kini Bisa Diakumulasi, Begini Caranya
• MK Putuskan Pilkada Digelar Secara Langsung, Ini Respons DPR
• MBG Digugat ke MK, Pakar Bongkar Masalah Utamanya 

MK baru saja memutus gugatan terkait perkara kuota internet hangus dalam uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Melalui putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025, MK mengabulkan sebagian gugatan dan menyatakan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi wajib menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet milik pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan.

MK pun memerintahkan agar kuota internet yang sudah dibeli bisa dipakai sampai habis tanpa biaya tambahan apapun.

Menurut MK, perlindungan terhadap konsumen bisa diwujudkan melalui berbagai skema seperti akumulasi atau rollover kuota, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, refund, maupun bentuk perlindungan lain yang proporsional.

Dalam putusannya, MK juga menekankan pengguna layanan prabayar maupun pascabayar yang sudah membayar kuota internet tapi belum menghabiskannya tetap berhak memperoleh perlindungan atas manfaat layanan yang sudah dibayarkan.

Baca juga:

UU Polri Baru: Problem Siber Anyar, Potensi Internet Shutdown Jilid… Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang resmi disahkan DPR pada…

'Siasat Mepet Waktu' Revisi UU Pemilu: Ada Desain Kontestasi 2029… Hasil riset Yayasan Dewi Keadilan dan Themis Indonesia mengingatkan potensi penyimpangan terhadap…

Tak Penuhi Kuota 30 Persen Perempuan, Partai Terancam Gagal Ikut… Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai dukungan partai politik menjadi faktor…

• UU Polri Baru: Problem Siber Anyar, Potensi Internet Shutdown Jilid Dua
• 'Siasat Mepet Waktu' Revisi UU Pemilu: Ada Desain Kontestasi 2029 Gak Adil?
• Tak Penuhi Kuota 30 Persen Perempuan, Partai Terancam Gagal Ikut Pemilu

Meutya berjanji bakal mengawal implementasi putusan MK agar hak-hak masyarakat sebagai konsumen terlindungi. Hal itu tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan investasi dan kualitas jaringan telekomunikasi di Tanah Air.

Kami memastikan setiap kebijakan di sektor telekomunikasi memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan masyarakat,”

tutur Meutya.