Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago mengatakan, polemik pemberian gelar kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi saat safari politik di Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai lebih mencerminkan persoalan manajemen komunikasi politik daripada sekadar perdebatan mengenai gelar itu sendiri.
Menurut saya, polemik ini lebih banyak menunjukkan adanya persoalan dalam manajemen komunikasi politik,”
kata Arifki saat dihubungi Owrite, Selasa, 4 Ağustos 2026.
Menurut Arifki, perubahan narasi yang terjadi justru membuka ruang spekulasi di tengah publik. Dalam politik modern, sambungnya, persepsi publik sering kali terbentuk lebih cepat dibandingkan klarifikasi yang disampaikan setelah polemik berkembang. Karena itu, konsistensi komunikasi menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik.
Dalam politik modern, persepsi publik sering kali lebih kuat daripada klarifikasi yang datang belakangan,”
ucapnya.
Dijelaskan Arifki, perubahan narasi yang terjadi beberapa kali dalam polemik tersebut berpotensi memperluas ruang tafsir di masyarakat. Kondisi itu dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik untuk membangun persepsi negatif.
Ketika narasi berubah beberapa kali, ruang spekulasi otomatis melebar dan lawan politik memperoleh amunisi untuk membangun framing negatif,”
jelasnya.
Belakangan, polemik mencuat setelah muncul penolakan dari sejumlah pihak terhadap penyematan gelar “Sesepuh Raja-Raja Timur” kepada Jokowi dalam kunjungan politiknya ke NTT.
Di tengah perdebatan itu, beredar pula informasi bahwa penyebutan gelar tersebut mengalami beberapa kali perubahan sebelum akhirnya diklarifikasi.
Dampak Terhadap Jokowi
Meski demikian, Arifki menilai kontroversi tersebut belum tentu berdampak besar terhadap posisi politik Jokowi secara nasional. Menurutnya, basis dukungan mantan presiden itu telah terbentuk selama dua periode kepemimpinannya sehingga tidak mudah berubah hanya karena satu polemik.
Namun saya melihat dampaknya terhadap kredibilitas Jokowi belum tentu signifikan secara nasional. Basis pendukung Jokowi relatif sudah terbentuk selama dua periode kepemimpinannya,”
akuinya.
Arifki justru melihat dampak yang lebih besar berada pada upaya membangun konfigurasi politik menjelang Pemilu 2029.
Lanjut Arifki, konsolidasi politik membutuhkan komunikasi yang konsisten agar pesan yang ingin dibangun tidak tertutup oleh kontroversi.
Yang lebih terdampak justru adalah upaya membangun narasi politik baru menjelang 2029,”
tegasnya.
Ia menambahkan, setiap strategi komunikasi politik yang tidak konsisten berpotensi menggeser perhatian publik dari isu-isu substantif menuju polemik simbolik.
Karena itu, konsolidasi politik ke depan dinilai membutuhkan pesan yang lebih terukur dan tidak mudah berubah.
Konsolidasi politik membutuhkan pesan yang konsisten, sementara kontroversi seperti ini justru menggeser perhatian publik dari substansi menuju polemik simbolik,”
tutupnya.
