Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago menilai, langkah Joko Widodo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan kelompok relawan Gibran Rakabuming Raka lebih tepat dipandang sebagai upaya memperkuat jaringan politik.
Menurutnya, belum ada bukti yang menunjukkan konsolidasi tersebut diarahkan untuk membangun poros yang berseberangan dengan Presiden Prabowo Subianto maupun Partai Gerindra.
Saya kira masih terlalu dini menyimpulkan demikian. Dalam politik, konsolidasi jaringan merupakan aktivitas yang sangat lazim dilakukan oleh mantan presiden maupun tokoh nasional,”
kata Arifki saat dihubungi Owrite, Selasa, 4 Agustus 2026.
Arifki menambahkan, setiap tokoh politik memiliki kepentingan untuk menjaga jejaring dan basis dukungan yang telah dibangun selama bertahun-tahun.
Langkah tersebut menurutnya merupakan bagian dari dinamika politik yang lazim menjelang kontestasi politik berikutnya.
Yang menarik memang ada indikasi bahwa PSI dan kelompok relawan berusaha mempertahankan modal sosial yang dibangun sejak Pilpres sebelumnya,”
ucapnya.
Meski demikian, ia menegaskan upaya mempertahankan jaringan politik tidak bisa langsung dimaknai sebagai pembentukan poros baru yang berhadapan dengan pemerintahan saat ini.
Namun mempertahankan jaringan belum otomatis berarti membangun poros yang berseberangan dengan Presiden Prabowo atau Gerindra,”
jelasnya.
Arifki berpandangan, dinamika yang berkembang saat ini lebih mencerminkan strategi menjaga posisi dan relevansi politik di tengah perubahan konstelasi nasional.
Langkah tersebut juga dinilai sebagai persiapan menghadapi berbagai kemungkinan menjelang tahun politik berikutnya.
Menurut saya, dinamika hari ini lebih tepat dibaca sebagai proses menjaga relevansi politik sekaligus mempersiapkan berbagai kemungkinan menjelang 2029,”
ungkapnya.
Ia menambahkan, peta politik nasional masih sangat terbuka sehingga arah koalisi maupun konfigurasi kekuatan politik belum dapat dipastikan sejak sekarang.
Untuk itu, hubungan antar-elite, kinerja pemerintahan, dan kondisi ekonomi akan menjadi faktor yang menentukan menjelang Pemilu 2029.
Konfigurasi politik nasional masih sangat cair dan sangat bergantung pada hubungan elite, kinerja pemerintahan, serta dinamika ekonomi dalam beberapa tahun ke depan,”
pungkasnya.
