Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno meminta publik tidak mengukur keberhasilan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM hanya dari popularitas dan elektabilitas tinggi.
Menurutnya, kinerja kepala daerah harus diuji melalui perubahan nyata terhadap persoalan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, akses pekerjaan, dan kebutuhan dasar lain.
“Bisa tidak, misal, (publik secara) adil mengecek yang dilakukan oleh KDM di Jawa Barat? Per hari ini tidak bisa diukur, misalnya. Apakah kemiskinan di Jawa Barat itu berkurang setelah KDM jadi gubernur? Tidak juga,”
kata Adi Prayitno, mengutip dari video pendeknya setelah mendapat izin, Minggu, 9 Agustus 2026.
Satu Bukan untuk Semua
Adi mengatakan eksposur tinggi Dedi Mulyadi di media sosial tidak otomatis menunjukkan persoalan jutaan warga Jawa Barat terselesaikan. Membantu warga secara individual merupakan hal positif, tetapi tidak bisa dijadikan ukuran untuk menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah secara keseluruhan.
“Bahwa misalnya KDM aktif membantu satu-dua orang yang kesulitan, iya. Tapi bukan berarti bisa membantu jutaan orang di Jawa Barat yang juga kesulitan, tidak punya rumah dan pekerjaan,”
ucap Adi.
Ia menilai media sosial dapat menciptakan persepsi seolah-olah persoalan besar telah selesai hanya karena masyarakat melihat banyak konten bantuan yang diberikan seorang pemimpin. Bagi akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu fenomena KDM berisiko membuat publik menyederhanakan persoalan pembangunan yang jauh lebih kompleks.
“Karena di medsos itu seakan-akan membantu satu orang itu menyelesaikan hal-hal lain. Itu bahaya medsos,”
tegas dia.
Terlalu Menyederhanakan
Adi menjelaskan fenomena tersebut sebagai oversimplifikasi yaitu ketika persoalan kompleks direduksi menjadi gambaran sederhana yang mudah dikonsumsi publik. Maka ia mendorong penilaian terhadap kepala daerah dilakukan dengan parameter yang lebih luas dan terukur.
“Itu yang disebut oversimplifikasi, terlampau menyederhanakan persoalan. Tinggal dicek, itu yang disebut dengan parameter kualitatif,”
jelas dia.
Seorang pemimpin memang bisa memiliki kemampuan komunikasi yang kuat, terkenal, viral, sekaligus memperoleh elektabilitas tinggi. Namun, seluruh keunggulan tersebut tidak otomatis mencerminkan keberhasilan daerah yang dipimpinnya.
“Ada orang yang hebat, terkenal, viral, elektabilitas tinggi, tapi kalau daerah (yang ia pimpin) itu tidak sesuai dengan harapan, maka jangan kaget,”
ucap Adi.
Popularitas tinggi Dedi juga tidak terlepas dari frekuensi kemunculannya di media sosial. Apa yang terus-menerus dikonsumsi masyarakat melalui dunia figital dapat membentuk persepsi mengenai seorang figur politik.
“Karena yang dilihat oleh orang yang muncul di otak, yang disebut dengan top of mind itu apa yang dikonsumsi (melalui gawai), memang di media sosial,”
tutur dia.
Kinerja vs. Konten
Maka Adi mengingatkan publik agar tidak menyamakan popularitas dengan kinerja pemerintahan. Ukuran paling penting seorang kepala daerah tetap berada pada kemampuan menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat yang dipimpin.
“Mengukur kinerja orang itu bukan hanya terkenal tidak seorang pemimpin. Mengukur seseorang itu bukan karena dia punya tingkat keterpilihan atau tidak,”
tutup Adi.
