Menteri Hak Perempuan dan Marginal di Kabinet Bayangan Khoirunnisa Nur Agustyati mengungkap alasan program pembangunan yang menyasar kelompok marginal cenderung kurang menarik bagi para pengambil kebijakan.
Menurutnya, program semacam itu membutuhkan waktu panjang sehingga dampaknya tidak dapat langsung dirasakan masyarakat. Pun, manfaatnya tak bisa segera terlihat termasuk dari sisi elektoral.
Makanya mungkin pembangunan dengan pendekatan yang seperti ini nggak seksi, karena dampaknya nggak langsung. Maksudnya gini gak langsung ada benefit elektoralnya,”
kata Khoirunnisa kepada Owrite, Selasa, 11 Agustus 2026.
Menurut dia, kondisi itu membuat sebagian pihak lebih memilih program yang manfaatnya bisa langsung dihitung dan terlihat oleh masyarakat. Salah satu contohnya adalah penyaluran bantuan sosial (bansos) yang bisa menunjukkan jumlah penerima manfaat secara jelas dalam waktu relatif singkat.
Sebaliknya, pembangunan fasilitas publik yang inklusif membutuhkan proses dan waktu lebih panjang. Dampaknya pun tidak selalu bisa langsung dirasakan oleh masyarakat dalam hitungan bulan.
Kalau bikin trotoar yang ramah menggunakan disabilitas, bikin sekolah yang dekat, itu kan jangka panjang,”
ujar Khoirunnisa.
Hal serupa, kata Khoirunnisa, juga berlaku dalam upaya meningkatkan program pemberdayaan perempuan. Kebijakan yang bertujuan perluas akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, hingga ruang politik tak bisa menghasilkan perubahan secara instan.
Misalnya mau lihat perempuan yang semakin berdaya, kan jangka panjang, gak bisa setahun dua tahun langsung kelihatan hasilnya,”
tutur eks Direktur Eksekutif Perludem itu.
Maka itu, Khoirunnisa menilai kebijakan yang menyasar kelompok marginal seharusnya tak hanya diukur berdasarkan seberapa cepat manfaatnya terlihat. Pemerintah juga perlu memastikan pembangunan mampu membuka akses bagi kelompok marginal agar dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan masyarakat.
Menurutnya, pembangunan inklusif membutuhkan konsistensi dan keberlanjutan lintas pemerintahan. Sebab, manfaat dari kebijakan tersebut bisa saja baru terlihat dalam jangka panjang.
Namun, ketika sistem dan akses telah dibangun dengan baik, pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat. Hal itu termasuk kelompok yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
