Menteri Hak Perempuan dan Kelompok Marjinal di Kabinet Bayangan Khoirunnisa mengungkapkan untuk mengentaskan kaum marginal, pemerintah perlu membangun sistem yang menjamin keberlanjutan kebijakan bukan proyek per proyek.
Yang dibangun itu sistemnya, bukan proyek per proyek. Kalau proyek per proyek kan ganti orang, ganti proyek,”
kata Khoirunnisa dalam wawancara bersama Owrite di Jakarta pada Senin, 10 Agustus 2026.
Ia menilai apabila sistemnya kokoh, kebijakan yang dibuat juga akan tetap berjalan meskipun pucuk pimpinannya berganti. Pembangunan sistem ini penting agar kebijakan tidak selalu berubah setiap kali terjadi pergantian pemimpin.
Menurutnya, jika sejak awal sistemnya dibangun dengan kokoh, maka bisa jadi landasan pemerintahan berikutnya untuk melanjutkan kebijakan.
Dengan demikian, keberlanjutan program tidak sepenuhnya bergantung pada siapa yang sedang memegang kekuasaan.
Pembangunan Sistem
Khoirunnisa menyebutkan bahwa pembangunan sistem ini memang membutuhkan waktu. Dampaknya pun tidak selalu dapat dirasakan secara langsung, sehingga pendekatan ini kerap kurang populer jika dibandingkan program yang hasilnya cepat terlihat oleh masyarakat.
Cuma memang tidak populer, ya. Membangun sistem kan tidak bisa langsung terlihat dampaknya, mungkin baru terasa dalam jangka panjang,”
ujarnya.
Ia menambahkan untuk memperkuat pembangunan sistem, perlu dituangkan dalam produk undang-undang serta regulasi penyelenggaraan negara.
Sistemnya dari mana ya? Dari produk undang-undangnya, dari aturan-aturan bernegaranya ini,”
katanya.
Aturan ini jadi dasar agar kebijakan dapat berjalan secara konsisten dan tidak mudah berubah hanya karena pergantian pemerintahan.
