Kabinet bayangan diposisikan sebagai wadah riset, evaluasi kebijakan, serta memberi masukan konstruktif ke kabinet yang sah,”
jelasnya.
Dalam negara demokrasi, sambung Jamiluddin, keberadaan kelompok masyarakat sipil yang memberikan kritik dan solusi merupakan bagian dari mekanisme checks and balances.
Karena itu, kabinet bayangan dapat menjadi mitra kritis yang membantu pemerintah memperbaiki kualitas kebijakan publik.
Kehadiran kabinet bayangan seharusnya dapat berkontribusi dalam memberi masukan ke kabinet yang sah. Kabinet bayangan dapat menjadi mitra kritis dan pengawas kebijakan yang konstruktif,”
ucapnya.
Ia menilai, pemerintah tidak perlu merasa terancam dengan hadirnya kabinet bayangan. Sebaliknya, pemerintah justru dapat memanfaatkan berbagai masukan yang diberikan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.
Karena itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan kehadiran kabinet bayangan. Kabinet yang sah seharusnya berterima kasih atas kehadiran kabinet bayangan,”
ungkapnya.
Jamiluddin menambahkan, kabinet bayangan dibentuk atas kesadaran kelompok masyarakat sipil untuk menjaga agar pemerintahan tetap berjalan sesuai prinsip demokrasi.
Menurutnya, fungsi pengawasan yang dilakukan bertujuan memastikan pemerintah tetap akuntabel dan transparan.
Mereka dengan kesadaran sendiri untuk menjadi penyeimbang dan menjaga mekanisme checks and balances agar pemerintah tetap akuntabel dan transparan,”
pungkasnya.
