Akademisi Universitas Gadjah Mada Media Wahyudi Askar, mengkritik pengelolaan anggaran negara yang menurutnya terlalu terpusat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes).
Ditegaskan Menteri Perekonomian dalam Kabinet Bayangan itu, kebijakan tersebut berdampak pada tersendatnya perputaran uang di tingkat desa setelah dana desa dipotong, sehingga penciptaan lapangan kerja di daerah ikut terhambat.
Saya kira apa yang terjadi hari ini ketika MBG, Kopdes dikontrol oleh pusat, implikasinya adalah uang itu tidak berputar di bawah,”
kata Media di Universitas Indonesia, Jumat, 14 Agustus 2026.
Ia menambahkan, pemusatan pengelolaan anggaran membuat desa kehilangan ruang untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di wilayahnya sendiri.
Ia menilai, kondisi tersebut semakin terasa ketika dana desa dipotong dan pemerintah daerah tidak memiliki keleluasaan yang cukup untuk mengelola sumber daya keuangannya.
Dana desa dipotong, uang itu tidak berputar di desa, penciptaan lapangan kerja tidak terjadi di desa. Bahkan gubernur, bupati juga tidak punya kapasitas atas hak mereka sendiri,”
ucapnya.
Desentralisasi Keuangan
Menurut Media, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip desentralisasi keuangan yang seharusnya memberikan ruang kepada pemerintah daerah dan desa untuk mengelola anggaran sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
Ini betul-betul menyalahi prinsip tata kelola desentralisasi keuangan kita,”
tegasnya.
Dijelaskan Media, dampak kebijakan tersebut tidak berhenti pada persoalan administrasi anggaran. Ketika uang tidak berputar di tingkat bawah, aktivitas ekonomi masyarakat ikut melemah dan peluang penciptaan lapangan kerja menjadi semakin terbatas.
Dan implikasinya pada ekonomi, kita saksikan sekarang,”
jelasnya.
Media juga mengaitkan tekanan ekonomi tersebut dengan munculnya berbagai persoalan sosial di masyarakat.
Ketika ekonomi tidak berputar di bawah, otomatis pengangguran meningkat di bawah. Kemudian kejahatan, perceraian, dan persoalan-persoalan sosial ekonomi lainnya,”
tutupnya.
