Badan Gizi Nasional (BGN) berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui seminar “Literasi Gizi dan Keamanan Pangan bagi Guru” guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program ini akan menyasar 658.300 guru dan tenaga kependidikan yang tersebar di DKI Jakarta (53.831 orang), Jawa Barat (492.944 orang), dan Banten (111.525 orang).
“Hari ini adalah kick-off. Pada tahap awal ini kami menyasar 658.300 guru yang tersebar di DKI, Jawa Barat, dan Banten,”
kata Kepala BGN Sudaryono dikutip dari laman BGN, Rabu, 19 Agustus 2026.
Ia mengatakan program ini merupakan upaya memperluas edukasi soal gizi dan keamanan pangan kepada para tenaga pengajar di seluruh Indonesia. Ke depan, sasaran kegiatan ini bakal diperluas hingga sekitar 3,5 juta guru di seluruh Indonesia.
Sudaryono berpendapat kesuksesan MBG bukan cuma menyediakan makanan bergizi semata, guru juga dianggap berperan penting untuk berikan pemahaman soal gizi kepada siswa.
“Memang itu menjadi salah satu kegiatan kami yang paling besar, tapi sebetulnya tujuannya bukan hanya itu. Salah satunya adalah terkait literasi dan edukasi gizi,”
ucap dia.
Warga Ketus
Namun, kebijakan ini justru menuai sorotan publik. Unggahan akun Instagram @korelasimedia yang membahas program tersebut langsung dipenuhi komentar warganet. Mereka mempertanyakan pembagian tugas guru dan tenaga ahli gizi dalam program MBG.
“Lah terus guna ada ahli gizi di SPPG apa? Udah mah motong anggaran pendidikan, malah nambah-nambahin kerjaan guru mulu,”
ujar @oviokt_.
Komentar lain menilai tanggung jawab guru sudah cukup banyak sehingga tidak perlu ditambah lagi.
“Masa guru lagi yang nanggung beban? Aneh ih dikira guru Mahakuasa kali,”
tulis @eneng.gebyy.
Ada pula yang mempertanyakan pembagian peran dalam pelaksanaan program MBG.
“Yang nyiapin MBG siapa? Yang diedukasi siapa?”
tanya @infolokergurubali.
Keluhan soal beban kerja juga disampaikan @iwankatelz.
“Nambahin kerjaan guru tapi gaji nggak mau dinaikkan,”
kata dia.
Sementara itu, @ode_af menyoroti pembagian tanggung jawab dalam program tersebut.
“Bagian yang ada duitnya disikat, yang nggak ada serahin ke instansi lain,”
ujar dia sarkas.
