Staf Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Z. Azhim Syah menyoroti pengadaan burung merpati senilai Rp305 juta oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia pada Kamis, 20 Agustus 2026.
ICW menilai pengadaan tersebut berlebihan di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan kebutuhan penanganan bencana yang masih mendesak.
Pengadaan ini kami nilai merupakan bagian perayaan HUT RI yang berlebihan karena dilakukan di tengah situasi anggaran negara mengalami efisiensi besar-besaran dan bencana besar di NTT, kebakaran hutan dan lahan yang masif di Kalimantan, serta perbaikan dan pemulihan yang belum tuntas pasca bencana besar di Aceh dan Sumatera,”
kata Z. Azhim Syah dalam keterangan resmi, Kamis, 20 Agustus 2026.
Pengadaan tersebut dimenangkan oleh Indoglobal Multi Karya. ICW menilai pengadaan burung merpati dengan nilai ratusan juta rupiah tersebut berlebihan, terlebih dilakukan ketika pemerintah tengah menerapkan efisiensi anggaran dan kebutuhan penanganan bencana di sejumlah wilayah masih mendesak.
Azhim Syah mengatakan pihaknya juga menelusuri realisasi pengadaan untuk penanganan bencana tahun anggaran 2026 di Kemensetneg dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, berdasarkan penelusuran ICW, tidak ditemukan satu pun paket pengadaan untuk kebutuhan tersebut.
Menurutnya, kondisi tersebut semestinya menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran.
Anggaran publik, kata Azhim, seharusnya diarahkan terlebih dahulu untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak, khususnya penanganan bencana dan pemulihan wilayah terdampak.
Di tengah situasi ini, anggaran publik seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan yang lebih mendesak bagi masyarakat. Persoalannya bukan semata pada nominal 305 juta, tetapi mencerminkan bagaimana pengelolaan anggaran pemerintah yang tidak berbasis skala prioritas dan tidak memandang aspek urgensi,”
ujarnya.
ICW juga menilai penyelenggaraan perayaan kemerdekaan tidak semestinya menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran secara berlebihan, terlebih ketika kebutuhan masyarakat masih sangat besar.
Perayaan kemerdekaan semestinya tidak menjadi alasan untuk menghamburkan anggaran. Terlalu banyak kebutuhan publik yang mendesak yang lebih membutuhkan keberpihakan anggaran,”
tutur Azhim.
ICW pun mempertanyakan kebijakan pemerintah dalam menentukan prioritas belanja negara, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada berbagai sektor.
Menurut ICW, setiap pengeluaran pemerintah semestinya mempertimbangkan urgensi, kebutuhan masyarakat, serta kondisi fiskal yang sedang dihadapi negara.
Temuan mengenai pengadaan burung merpati tersebut menjadi sorotan karena muncul bersamaan dengan belum ditemukannya paket pengadaan untuk penanganan bencana tahun anggaran 2026 di Kemensetneg dan BNPB berdasarkan penelusuran ICW.
