Efisiensi Tak Berlaku Buat Pemerintah, Kemensesneg Gelontorkan Rp305 Juta Buat Beli Merpati Di HUT RI

Pilihan Editor · Hadi Febriansyah · 17 Agustus 2026

HUT RI ke-81: Gaya Nyentrik Gibran Berbalut Adat NTT, Kumpul Keluarga Besar di Istana

Azhim Syah mengatakan pihaknya juga menelusuri realisasi pengadaan untuk penanganan bencana tahun anggaran 2026 di Kemensetneg dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, berdasarkan penelusuran ICW, tidak ditemukan satu pun paket pengadaan untuk kebutuhan tersebut.

Menurutnya, kondisi tersebut semestinya menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran.

Anggaran publik, kata Azhim, seharusnya diarahkan terlebih dahulu untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak, khususnya penanganan bencana dan pemulihan wilayah terdampak.

Di tengah situasi ini, anggaran publik seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan yang lebih mendesak bagi masyarakat. Persoalannya bukan semata pada nominal 305 juta, tetapi mencerminkan bagaimana pengelolaan anggaran pemerintah yang tidak berbasis skala prioritas dan tidak memandang aspek urgensi,”

ujarnya.

ICW juga menilai penyelenggaraan perayaan kemerdekaan tidak semestinya menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran secara berlebihan, terlebih ketika kebutuhan masyarakat masih sangat besar.

Perayaan kemerdekaan semestinya tidak menjadi alasan untuk menghamburkan anggaran. Terlalu banyak kebutuhan publik yang mendesak yang lebih membutuhkan keberpihakan anggaran,”

tutur Azhim.

ICW pun mempertanyakan kebijakan pemerintah dalam menentukan prioritas belanja negara, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada berbagai sektor.

Menurut ICW, setiap pengeluaran pemerintah semestinya mempertimbangkan urgensi, kebutuhan masyarakat, serta kondisi fiskal yang sedang dihadapi negara.

Temuan mengenai pengadaan burung merpati tersebut menjadi sorotan karena muncul bersamaan dengan belum ditemukannya paket pengadaan untuk penanganan bencana tahun anggaran 2026 di Kemensetneg dan BNPB berdasarkan penelusuran ICW.