Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mengatakan agar arahan Presiden Prabowo Subianto soal penanganan karhutla oleh pihak terkait dapat diterjemahkan menjadi tindakan konkret.
Persoalan utama bukan lagi sekadar keputusan di tingkat pusat, melainkan kecepatan eksekusi.
“Arahan Presiden sudah jelas. Hal yang harus dipastikan sekarang adalah tidak ada jarak antara keputusan di Jakarta dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Dalam penanganan bencana, kecepatan eksekusi sangat menentukan,”
ujar dia dalam keterangannya, Senin, 24 Agustus 2026.
Ia meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama lembaga terkait terus mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca ketika kondisi atmosfer memungkinkan. Sistem peringatan dini juga perlu diperkuat untuk mengantisipasi perluasan titik api.
Anggaran Jangan Berbelit
Kemudian, sisi anggaran, Kholid meminta pemerintah memastikan dana tanggap darurat dapat segera digunakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tanpa terhambat prosedur administratif yang berlebihan.
Anggaran tersebut harus diarahkan pada kebutuhan paling mendesak yakni pemadaman, pelayanan kesehatan, logistik masyarakat, perlindungan kelompok rentan, hingga pemulihan awal daerah terdampak.
“Dana tersedia bukan tujuan akhir. Ukurannya adalah seberapa cepat masker sampai kepada warga, tenaga kesehatan siap melayani, tim pemadam berada di titik api, dan masyarakat mendapatkan perlindungan,”
kata anggota Komisi XI DPR RI itu.
Penyelesaian karhutla membutuhkan satu komando kebijakan yang mampu mengintegrasikan tiga agenda sekaligus: menyelamatkan manusia, melindungi ekosistem, dan menegakkan hukum.
“Sekarang yang dibutuhkan adalah kecepatan, koordinasi, dan keberanian mengambil tindakan. Selamatkan warga, lindungi satwa dan hutan, serta tindak siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Jangan sampai penanganan tersendat oleh birokrasi,”
tutur Kholid.
