Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia Timur masih menjadi persoalan serius. Kawasan Nusa Tenggara-Maluku-Papua mencatat AKI mencapai 317 kematian per 100.000 kelahiran hidup, atau sekitar 2,8 kali lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang berada di level 144.
Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, menilai tingginya AKI di kawasan tersebut menunjukkan bahwa penurunan angka secara nasional belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu.
Menurut Natasya, kondisi geografis, keterbatasan transportasi, kapasitas fasilitas kesehatan, hingga faktor sosial-ekonomi dapat memperbesar risiko perempuan mengalami hambatan dalam memperoleh layanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.
Ketimpangan antarwilayah juga masih menjadi tantangan serius. Buktinya, AKI di wilayah region Nusa Tenggara-Maluku-Papua mencapai 317 per 100.000 kelahiran hidup, atau sekitar 2,8 kali lebih tinggi dibandingkan angka nasional,”
ujar Natasya dalam keterangannya dikutip Kamis, 27 Agustus 2026.
Ia menegaskan, percepatan penurunan AKI tidak cukup hanya mengandalkan intervensi klinis. Pemerintah perlu memperkuat tata kelola dan memastikan akses layanan kesehatan yang berkualitas dapat menjangkau perempuan di wilayah dengan hambatan geografis maupun kelompok masyarakat yang rentan.
Penurunan AKI secara nasional merupakan kemajuan, tetapi angka nasional tidak boleh membuat kita mengabaikan kelompok dan wilayah yang masih menghadapi hambatan berlapis,”
tegasnya.
Natasya menilai, kebijakan penurunan AKI juga perlu menggunakan data yang lebih terpilah berdasarkan wilayah, kondisi sosial-ekonomi, pendidikan, usia, disabilitas, serta kerentanan terhadap bencana dan perubahan iklim.
Percepatan penurunan AKI tidak dapat hanya berfokus pada aspek klinis, tetapi perlu memperkuat tata kelola, pemerataan akses, serta intervensi terhadap determinan sosial kesehatan,”
katanya.
Pemerintah juga dinilai perlu memprioritaskan wilayah dengan AKI tinggi melalui kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, termasuk penguatan fasilitas kesehatan, sistem rujukan, tenaga kesehatan, serta akses transportasi menuju layanan persalinan.
