Janji pemerintah menciptakan 19 juta lapangan kerja dinilai membutuhkan lembaga khusus yang benar-benar bertanggung jawab terhadap penciptaan pekerjaan.
Pengamat Ketenagakerjaan, Aznil Tan, menilai Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat ini lebih berfokus pada perlindungan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga terdapat ruang kosong dalam struktur pemerintahan untuk menggarap penciptaan lapangan kerja secara khusus.
Kenapa muncul ide saya harus dibentuk Menteri Cipta Lapangan Kerja? Karena ini adalah lembaga negara yang kosong, ini yang saya lihat,”
kata Aznil kepada Owrite, Jumat, 28 Agustus 2026.
Menurut Direktur Eksekutif Migrant Watch ini, fungsi Kemenaker belum secara spesifik diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja. Kementerian tersebut, lanjutnya, lebih banyak menjalankan fungsi perlindungan tenaga kerja serta pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Kenapa kosong? Kementerian Tenaga Kerja itu apakah tugasnya menciptakan lapangan kerja? Tidak. Dia perlindungan dan buat pelatihan menciptakan SDM, upgrade, rescue gitu ya, itu tugas Kemenaker,”
ucapnya.
Dijelaskannya, kementerian lain yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi juga memiliki ruang kerja masing-masing.
Kementerian Perindustrian misalnya, berfokus pada sektor industri, sementara Kementerian Perdagangan berkaitan dengan aktivitas perdagangan.
Terus Perindustrian apa? Menteri Perindustrian apa? Cuma industri doang. Tentang bagaimana beroperasi industri ini. Perdagangan begitu juga,”
jelasnya.
Menurut Aznil, belum ada kementerian yang secara khusus memegang mandat untuk menghitung, merancang, sekaligus memastikan kebutuhan lapangan kerja nasional terpenuhi. Kondisi tersebut dinilainya sebagai celah dalam struktur kebijakan ketenagakerjaan.
Tidak ada suatu tugas yang fokus di negara ini menciptakan lapangan pekerjaan, ini kosong, ada ruang kosong,”
terangnya.
Karena itu, Aznil mengusulkan pembentukan Kementerian Cipta Lapangan Kerja sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam merealisasikan target penciptaan 19 juta lapangan kerja.
Menurutnya, target tersebut membutuhkan lembaga yang memiliki mandat dan ukuran kinerja yang jelas.
Maka munculah ide saya. Kalau benar-benar ingin mewujudkan 19 juta lapangan pekerjaan tersebut, salah satunya membuat Kementerian Cipta Lapangan Kerja, ini bentuk keseriusannya, bukan omon-omon,”
ungkapnya.
Di Kementerian Cipta Lapangan Pekerjaan itu sama kayak kita supply and demand. Contohnya beras, berapa kebutuhan beras, berapa ketersediaan beras, ada neracanya, kita mengukurnya,”
sambungnya.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah dapat mengetahui berapa banyak pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat sekaligus berapa lapangan kerja yang tersedia. Data itu kemudian dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan penciptaan pekerjaan.
Begitu juga ketika kalau Kementerian Cipta Lapangan Pekerjaan yang ada, dia mengukur berapa kebutuhan pekerjaan, berapa ketersediaan lapangan pekerjaan. Dengan itu kita tahu neracanya,”
tutupnya.
