Polemik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan terus jadi sorotan. Persoalan ini tak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan tapi juga berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat akibat paparan asap.
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan alias DJ menilai pemerintah perlu mengambil langkah lebih serius dan terukur untuk menangani karhutla yang terus berulang, terutama wilayah Kalimantan. Ia menyinggung kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Kalimantan Barat (Kalbar)yang melonjak.
Data Kemenkes per akhir Agustus ini harus jadi alarm keras karena kasus ISPA di Kalbar sudah tembus 165.747 sejak Januari, tertinggi se-Kalimantan,”
kata DJ kepada Owrite, Minggu, 30 Agustus 2026.
Daniel menyoroti tingginya kasus ISPA di Kalbar yang seharusnya jadi alarm keras bagi pemerintah untuk segera memperkuat penanganan karhutla. Usai Kalbar, ada Kalteng dengan tercatat lebih dari 72 ribu kasus ISPA dan Kalsel 46 ribuan ISPA.
Ini bukan lagi angka statistik. Ini nyawa dan paru-paru jutaan rakyat Kalimantan yang dipertaruhkan setiap hari kalau karhutla ini tidak kunjung tuntas,”
jelas DJ.
Menurut dia, pemerintah tak boleh memandang persoalan karhutla hanya sebagai masalah kebakaran yang harus dipadamkan. Namun, juga sebagai ancaman serius terhadap keselamatan masyarakat.
Karena itu, DJ minta pemadaman api ditempatkan sebagai prioritas utama negara. Ia bahkan menilai program yang tak mendesak bisa ditunda untuk mengalihkan sumber daya ke penanganan karhutla.
Program-program lain yang tidak mendesak bisa ditunda sementara, demi menyelamatkan kesehatan jutaan jiwa,”
ujarnya.
DJ juga menanggapi penggunaan water bombing untuk mengendalikan karhutla di tengah kondisi kemarau. Menurutnya, metode itu tetap bisa jadi salah satu instrumen efektif.
Namun, hasil water bombing ditentukan oleh kecepatan pemerintah merespons titik api dan kesinambungan operasi pemadaman.
Tapi, efektivitasnya sangat bergantung pada kecepatan respons dan konsistensi pasokan air. Bukan sekali-dua kali lalu berhenti karena alasan anggaran,”
tutur DJ.
Selain water bombing, ia menilai Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga perlu terus dipertimbangkan. Hal itu terutama untuk membantu meningkatkan peluang turunnya hujan di wilayah yang menjadi titik kritis karhutla.
DJ mengakui OMC butuh anggaran besar. Namun, menurut dia, persoalan biaya tak semestinya jadi alasan pemerintah mengurangi upaya penanganan ketika keselamatan masyarakat sudah terancam.
Begitu juga OMC yang mahal. Tapi, kalau itu yang dibutuhkan untuk memicu hujan buatan di titik-titik kritis, negara tidak boleh ragu. Anggarkan saja demi keselamatan masyarakat,”
ujar politikus PKB itu.
Di tengah upaya pemadaman, DJ juga minta pemerintah tidak mengabaikan masyarakat yang telah terdampak asap karhutla.
Ia mendesak pemerintah segera memperluas distribusi masker kepada masyarakat di wilayah terdampak. Tak hanya kelompok tertentu, perlindungan kesehatan menurutnya harus diberikan secara merata kepada warga yang terpapar asap.
Dia juga mendorong agar pemerintah bisa memastikan ketersediaan oksigen bagi warga yang menderita ISPA. Ketersediaan oksigen penting terutama untuk warga lansia dan anak-anak yang paling rentan terhadap paparan asap.
DJ mengingatkan penanganan dampak kesehatan tak boleh terlambat. Sebab, paparan asap yang berlangsung terus-menerus bisa perburuk gangguan pernapasan. Terlebih pada anak-anak yang masih berada dalam tahap perkembangan sistem pernapasan.
Ini tidak boleh berlarut-larut, karena setiap hari keterlambatan berarti kerusakan pernapasan yang makin sulit dipulihkan, terutama pada anak-anak yang sistem pernapasannya masih berkembang,”
lanjut DJ.
DJ minta pemerintah tak semestinya terus menggunakan alasan keterbatasan anggaran sebagai pembenaran atas penanganan karhutla yang dinilai belum maksimal.
Menurutnya, ancaman terhadap kesehatan masyarakat dan luasnya dampak karhutla membutuhkan pengerahan sumber daya secara lebih besar, terkoordinasi, dan merata.
Alasan keterbatasan anggaran tidak boleh lagi jadi pembenaran atas upaya pemadaman yang setengah hati. Maupun atas lambannya distribusi alat pelindung kesehatan ke masyarakat,”
kata Ketua DPP PKB itu.
Atas kondisi tersebut, DJ kembali mendorong pemerintah menetapkan karhutla di Kalimantan dan wilayah terdampak lainnya sebagai bencana nasional.
Menurut dia, status tersebut dapat membuka ruang pengerahan sumber daya negara secara lebih maksimal, mulai dari personel, peralatan, anggaran hingga logistik kesehatan.
Saya kembali mendesak pemerintah menetapkan karhutla Kalimantan dan wilayah terdampak lainnya sebagai status bencana nasional,”
tuturnya.
Dia menyampaikan dengan status bencana nasional, seluruh sumber daya, personel, alat, anggaran, termasuk logistik kesehatan seperti masker, oksigen, dan APD, bisa dikerahkan secara maksimal.
Dan, bila perlu pintu dukungan internasional bisa dibuka untuk memadamkan api ini sampai benar-benar tuntas,”
ujar DJ.
