Munculnya julukan satire terhadap pejabat publik di media sosial Threads dinilai bukan sekadar lelucon atau permainan bahasa.
Menurut Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya, Prof. Dr. Anang Sujoko, fenomena itu bisa menjadi cermin kekecewaan publik terhadap kinerja pemerintah yang dianggap belum menunjukkan perbaikan.
Sorotan publik atas perilaku dan kinerja pejabat publik adalah hal yang wajar dalam pemerintahan demokratis. Menjadi tidak wajar jika ternyata sorotan tersebut mengarah ke pemberian label yang ‘remeh’,”
kata Anang kepada Owrite, Kamis, 3 September 2026.
Anang menilai penggunaan istilah satire ala netizen seperti Prabowo yang dimaknai ‘asbun’, Gibran berarti ‘kosong’, hingga Jokowi ‘pembohong’ sebagai bagian dari konstruksi citra pejabat di ruang digital. Media sosial membuat publik tak lagi sekadar menjadi penonton, tetapi ikut membentuk persepsi mengenai sosok dan kinerja pejabat.
Konstruksi kinerja pejabat publik oleh media baru pada hakikatnya juga oleh netizen atau publik. Dengan istilah-istilah tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus bentuk ‘keputusasaan’ akan adanya harapan lebih baik ke depan atas kinerja mereka,”
ujarnya.
Dengan demikian, istilah satire yang berkembang di media sosial tidak bisa semata-mata dibaca sebagai candaan.
Anang menilai satire jadi salah satu cara publik menyampaikan kritik ketika saluran yang dianggap lebih terbuka dianggap.
Ketika kritikan rakyat sudah dinilai sebagai ‘ancaman’ bagi rezim penguasa, maka ada bentuk komunikasi satire yang relatif ‘aman’ untuk disuarakan oleh powerless people,”
katanya.
Menurut dia, posisi publik di ruang politik tak selalu seimbang dengan posisi penguasa. Karena itu, media sosial jadi ruang alternatif bagi masyarakat untuk menyampaikan keresahan, termasuk melalui humor, sindiran, hingga pemberian julukan.
Lebih lanjut, Anang mengatakan maraknya istilah satire terhadap pejabat bisa dibaca sebagai sinyal serius mengenai hubungan publik dengan pemerintah.
Menurutnya, semakin tajam satire yang muncul maka semakin besar pula kemungkinan adanya kekecewaan yang tak tersalurkan melalui kritik formal.
Saya menilai julukan ini sebagai puncak kekecewaan publik atas kinerja para pimimpin yang tidak kunjung lebih baik dan cenderung mengabaikan signal-signal kritikan konstruktif yang dilontarkan oleh para pemerhati, mahasiswa hingga khalayak digital,”
jelas Anang.
Meski begitu, Anang melihat kritik itu tidak sepenuhnya bermakna penolakan terhadap pemerintah. Ada harapan yang masih disematkan publik kepada pejabat yang menjadi sasaran satire.
Menurut dia, masyarakat tetap berharap para pejabat tersebut menangkap pesan di balik lelucon dan sindiran yang beredar di ruang digital.
Namun, di sisi lain, julukan tersebut disematkan dengan harapan besar yaitu mereka/pejabat publik tersebut mendengar, memperhatikan, dan berupaya dengan sungguh memperbaiki,”
kata Anang.
