Memasuki hampir dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, wacana reshuffle kabinet dinilai memiliki dua sisi yang harus dihitung secara matang.
Direktur Eksekutif Partner Politik Indonesia, Abubakar Solissa, mengatakan pergantian menteri dapat menjadi instrumen Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan kewenangan sekaligus memperbaiki kinerja kabinet. Tetapi jika dilakukan terlalu sering, justru dapat memunculkan kesan pemerintahan tidak stabil.
Saya melihat reshuffle kabinet ini ada plus-minusnya. Pertama, reshuffle dapat mempertegas presidential authority. Pesannya sederhana: posisi menteri bukan jabatan permanen dan loyalitas politik tidak boleh menggantikan kinerja,”
kata Abubakar kepada Owrite, Kamis, 3 September 2026.
Menurutnya, penegasan otoritas Presiden menjadi penting karena Kabinet Merah Putih dibangun dari koalisi politik yang sangat besar.
Komposisi tersebut memang memberikan kekuatan politik, tetapi sekaligus memiliki risiko tersendiri dalam hal loyalitas para menteri.
Bagi Prabowo, ini penting karena Kabinet Merah Putih dibangun dari koalisi yang sangat besar,”
ujarnya.
Lebih jauh dia menilai, dalam kabinet dengan basis koalisi yang besar, potensi munculnya tarik-menarik kepentingan partai dan Presiden tidak bisa diabaikan.
Menteri yang lebih mengutamakan kepentingan partai pengusung dibandingkan agenda Presiden dinilai dapat menjadi persoalan bagi efektivitas pemerintahan.
Dalam kabinet semacam ini, risiko yang muncul adalah menteri merasa lebih bertanggung jawab kepada partai pengusung dibanding kepada Presiden,”
tegasnya.
Political Reset
Dikatakannya, reshuffle juga dapat menjadi momentum untuk melakukan political reset. Menteri yang memiliki persoalan komunikasi, tersandung kontroversi, gagal memenuhi target atau justru menjadi sumber sentimen negatif bagi pemerintah dapat dievaluasi sebelum persoalan tersebut berkembang menjadi beban politik Presiden.
Kedua, reshuffle bisa menjadi political reset. Menteri yang komunikasinya buruk, tersandung kontroversi, gagal memenuhi target atau justru menjadi sumber sentimen negatif dapat diganti sebelum masalah tersebut terakumulasi menjadi beban elektoral Presiden,”
jelas Abubakar.
Dia menilai, pergantian menteri juga dapat membuka ruang bagi Prabowo untuk memasukkan figur yang lebih teknokratis, eksekutorial dan mampu berkomunikasi dengan baik.
Menurutnya, kebutuhan pemerintahan saat ini semakin bergeser dari sekadar representasi politik menuju kemampuan mengeksekusi program.
Ketiga, reshuffle memberi kesempatan memasukkan figur yang lebih teknokratis, eksekutorial dan komunikatif,”
ucapnya.
Abubakar menambahkan, memasuki fase hampir dua tahun pemerintahan, Prabowo membutuhkan jajaran menteri yang mampu memastikan kebijakan tidak berhenti pada perumusan, tetapi benar-benar terlaksana di lapangan.
Pemerintahan memasuki fase di mana Prabowo membutuhkan lebih banyak ‘pelaksana’ daripada ‘representasi politik’,”
ungkapnya.
Namun, dia mengingatkan reshuffle juga memiliki sisi negatif apabila dilakukan terlalu sering. Pergantian menteri yang berulang dapat menimbulkan persepsi bahwa kabinet tidak stabil dan Presiden belum menemukan komposisi pemerintahan yang paling tepat.
Minusnya, jika reshuffle terlalu sering, muncul persepsi bahwa kabinet tidak stabil atau Presiden sendiri belum menemukan komposisi terbaik,”
pungkasnya.
Karena itu, menurut Abubakar, reshuffle sebaiknya dilakukan secara terukur dan berbasis kebutuhan kinerja.
Prabowo perlu memastikan setiap pergantian menteri benar-benar memiliki alasan yang jelas, sehingga reshuffle tidak hanya menjadi simbol pergantian politik, tetapi menjadi instrumen untuk memperkuat efektivitas pemerintahan.
