Memasuki hampir dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, isu reshuffle kabinet dinilai tidak seharusnya menjadi sekadar ajang pembagian ulang kursi politik.
Direktur Eksekutif Partner Politik Indonesia, Abubakar Solissa, mengatakan reshuffle justru harus dijadikan instrumen koreksi untuk memperbaiki kinerja pemerintahan dan mengganti menteri yang terbukti menjadi beban politik maupun kinerja.
Menurut saya, opsi terbaik: bukan reshuffle besar-besaran, tetapi reshuffle terbatas dan sangat terukur,”
kata Abubakar kepada Owrite, Kamis, 3 September 2026.
Menurutnya, Prabowo Subianto justru bisa memperoleh keuntungan politik lebih besar apabila mayoritas kabinet tetap dipertahankan.
Namun, sejumlah figur yang secara objektif dinilai menjadi beban bagi kinerja maupun citra pemerintahan perlu dievaluasi dan, bila diperlukan, diganti.
Abubakar menilai, reshuffle tidak harus selalu dimaknai sebagai perubahan besar-besaran di tubuh kabinet. Setelah hampir dua tahun pemerintahan berjalan, evaluasi seharusnya dilakukan berdasarkan capaian nyata para menteri dalam menjalankan tugasnya.
Prabowo justru akan memperoleh keuntungan politik terbesar apabila ia mempertahankan mayoritas kabinet, tetapi mengganti beberapa figur yang secara objektif menjadi beban kinerja atau beban politik pemerintahan,”
ucapnya.
Ekspektasi Publik Bergeser
Lebih jauh dia mengatakan, ekspektasi publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran kini telah bergeser. Masyarakat tidak lagi hanya menunggu simbol perubahan melalui pergantian pejabat, tetapi mulai menilai apakah berbagai program pemerintah benar-benar memberikan hasil yang dirasakan langsung.
Karena setelah hampir dua tahun pemerintahan berjalan, publik tidak lagi hanya membutuhkan simbol perubahan,”
jelasnya.
Dikatakannya, ukuran keberhasilan pemerintahan semakin ditentukan oleh kemampuan kabinet menghadirkan hasil konkret.
Persoalan lapangan pekerjaan, daya beli masyarakat, hingga kualitas pelayanan publik menjadi sejumlah indikator yang akan menentukan penilaian publik terhadap pemerintahan.
Publik mulai menuntut delivery: program berjalan atau tidak, lapangan pekerjaan tumbuh atau tidak, daya beli terjaga atau tidak, pelayanan publik membaik atau tidak,”
tegas Abubakar.
Dia menilai, apabila reshuffle hanya dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan politik atau membagi kembali kursi kepada kelompok tertentu, momentum evaluasi kabinet justru kehilangan makna.
Pergantian menteri semestinya memiliki alasan yang jelas dan terukur berdasarkan kebutuhan pemerintahan.
Karena itu, Abubakar menegaskan reshuffle harus diarahkan sebagai mekanisme koreksi agar pemerintahan Prabowo-Gibran dapat bekerja lebih efektif memasuki tahun-tahun berikutnya.
Reshuffle harus menjadi instrumen koreksi pemerintahan, bukan sekadar pembagian ulang kursi politik,”
pungkasnya.
