Presiden Prabowo Subianto memamerkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat menghadiri penutupan Eastern Economic Forum (EEF) di Rusia.
Namun di tengah kebanggaan pemerintah membawa program tersebut ke forum dunia, persoalan serius justru terjadi di dalam negeri. Hampir 2.000 orang, sebagian besar anak-anak, diduga mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG dalam rentang Selasa, 1 September hingga Kamis , 3 September 2026.
Rentetan kejadian itu terjadi di sejumlah daerah, mulai dari Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, Kabupaten Rembang (Jawa Tengah), Kabupaten Agam (Sumatra Barat) hingga Tana Toraja (Sulawesi Selatan).
Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad, menilai kondisi tersebut menunjukkan persoalan serius terkait empati pemerintah terhadap para korban.
Presiden ini nir-empati. Mungkin ini yang menjelaskan mengapa dia kehilangan legitimasi publik,”
tulis Saidiman yang dikutip dari akun X pribadinya @saidiman, Jumat, 4 September 2026.
Menurutnya, persoalan legitimasi Prabowo tidak semata-mata berkaitan dengan masyarakat yang memberikan penilaian negatif terhadap pemerintah.
Legitimasinya bukan hanya hilang dari mereka yang memberi evaluasi negatif,”
lanjutnya.
Dia menambahkan, persoalan tersebut bahkan terlihat dari kelompok masyarakat yang memberikan penilaian positif terhadap kondisi pemerintahan. Namun, menurut Saidiman, kelompok tersebut juga tidak otomatis memberikan dukungan kepada Prabowo.
Bahkan di kalangan yang menilai kondisi positif pun, dia tidak mendapat dukungan,”
jelasnya.
Saidiman kemudian menyoroti penggunaan istilah “keracunan” untuk menyebut korban dalam berbagai kasus MBG.
Ia menilai, istilah tersebut terlalu lunak untuk menggambarkan apa yang terjadi apabila makanan yang dikonsumsi ternyata menyebabkan penerima program jatuh sakit secara massal.
Mungkin media tidak perlu lagi pakai kata “keracunan” untuk korban-korban MBG itu. Kata yang lebih jelas adalah “diracun”,”
tegasnya.
Kritik Saidiman tersebut muncul di tengah laporan dugaan keracunan MBG yang tersebar di sejumlah wilayah.
Karena itu, sorotan terhadap program unggulan pemerintahan Prabowo kini bukan hanya soal keberhasilan distribusi makanan bergizi, tetapi juga menyangkut aspek keamanan makanan dan perlindungan terhadap penerima manfaat, terutama anak-anak.
