Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan pemerintah dan seluruh kader Demokrat agar tidak melupakan salah satu amanah utama Reformasi, yakni memastikan aparat negara tetap profesional dan netral dalam kehidupan politik.
Pesan itu disampaikan AHY saat memberikan pidato dalam rangka HUT ke-25 Partai Demokrat di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Sabtu, 5 September 2026.
Ia menilai pengalaman Reformasi harus terus menjadi pijakan, terutama ketika kekuasaan kembali berhadapan dengan kritik dan kepentingan politik.
AHY mengatakan Reformasi lahir setelah Indonesia mengalami krisis multidimensi yang tidak hanya menyentuh ekonomi, tetapi juga politik, sosial, hukum, keamanan, hingga kepercayaan publik.
Reformasi hadir untuk mengoreksi pemusatan kekuasaan yang berlebihan, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), lemahnya supremasi hukum, terbatasnya kebebasan dan partisipasi rakyat, serta terlibatnya militer dan kepolisian dalam politik kekuasaan, dan tidak netralnya aparatur negara dalam kehidupan politik,”
ungkap AHY.
Karena itu, AHY menegaskan netralitas aparat negara bukan perkara teknis semata. Menurut dia, TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, ASN, hingga seluruh aparatur negara harus berdiri di atas semua golongan.
Salah satu amanah penting Reformasi adalah memastikan alat dan aparatur negara berdiri di atas semua golongan. TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara harus profesional dan netral, termasuk dalam setiap pemilu,”
ujarnya.
AHY juga mengingatkan bahwa demokrasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai rutinitas lima tahunan.
Pemerintahan yang Bertanggung Jawab
Menurutnya, demokrasi membutuhkan pemerintahan yang bertanggung jawab, pers dan masyarakat sipil yang bebas, serta mekanisme pengawasan kekuasaan yang sehat.
“Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur dan penyelenggaraan pemilu. Demokrasi membutuhkan pemerintahan yang bertanggung jawab, hukum yang dipercaya, pers dan masyarakat sipil yang bebas, serta checks and balances yang sehat,” kata AHY.
Ia menegaskan pemerintahan yang kuat tidak berarti pemerintahan yang kebal kritik.
Sebaliknya, kekuasaan harus tetap terbuka terhadap kritik, menghormati perbedaan, menjunjung hukum, dan siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat.
AHY juga meminta agar penyelenggaraan pemilu ke depan tetap berpegang pada prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Fasilitas negara, kata dia, tidak boleh berubah fungsi menjadi instrumen kepentingan politik praktis.
Pemilu harus berlangsung jujur, adil, bebas, dan demokratis (Luber Jurdil). TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara harus profesional dan netral. Fasilitas negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik praktis,”
tegasnya.
AHY mengatakan Partai Demokrat memiliki pengalaman berada di dalam maupun di luar pemerintahan.
Demokrat, kata dia, pernah menang dan pernah kalah. Dari pengalaman tersebut, ia menilai demokrasi harus dijaga dalam kondisi apa pun.
Pemilu adalah milik rakyat. Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih,”
ujarnya.
AHY kemudian mengingatkan bahwa kekuasaan bukan sesuatu yang bisa dimiliki selamanya. Ia merujuk pengalaman 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berakhir melalui pergantian kekuasaan secara damai dan demokratis setelah dua periode.
Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,”
kata AHY.
Menurut AHY, peringatan HUT Demokrat bukan sekadar momentum merayakan perjalanan partai.
Ia meminta kader yang kini berada di pemerintahan maupun parlemen menggunakan kekuasaan untuk kepentingan rakyat dan menjaga agar politik tetap berpijak pada mandat publik.
Kepada kader Demokrat yang berada di pemerintahan, gunakan kekuasaan untuk melayani,”
ujarnya.
AHY menutup pesannya dengan mengingatkan kader agar tidak menjadikan rakyat sekadar sasaran ketika membutuhkan suara. Politik, menurut dia, harus diuji dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Jangan hanya hadir ketika kita membutuhkan suara rakyat. Hadirlah ketika rakyat membutuhkan kerja kita. Jangan tanyakan apa yang dapat kita peroleh dari politik; tanyakan apa yang dapat kita berikan melalui politik,”
tambah AHY.
