Kasus dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara dinilai sudah memasuki tahap serius.
Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyoroti kondisi seorang siswi berusia 16 tahun yang dilaporkan mengalami gangguan ingatan hingga disebut tidak lagi mengenali guru maupun teman-teman sekelasnya.
Kasus di Berastagi, Karo ini sudah masuk kategori serius dan tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa,”
kata Nurhadi lewat pesan tertulis, Rabu, 9 September 2026.
Menurutnya, tingkat keseriusan kasus tersebut semakin terlihat dari hasil pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan Sumatera Utara tertanggal 16 Agustus 2026. Pemeriksaan terhadap sampel makanan yang telah disajikan di sekolah menunjukkan adanya sejumlah bakteri.
Sampel makanan tersebut dinyatakan positif mengandung Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli (E. coli). Selain itu, bakteri Staphylococcus aureus juga ditemukan dalam sampel muntahan salah satu korban.
Nurhadi menilai, kondisi korban harus menjadi perhatian serius pemerintah, terlebih terdapat anak yang disebut harus menjalani perawatan berulang dan mengalami gangguan ingatan.
Menurutnya, keselamatan anak tidak boleh menjadi risiko yang harus dibayar dari pelaksanaan program pemerintah.
Yang paling memprihatinkan adalah adanya anak yang sampai harus menjalani perawatan berulang dan dilaporkan mengalami gangguan ingatan,”
ujarnya.
Karena itu, Nurhadi meminta seluruh korban mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan secara tuntas. Penanganan, kata dia, tidak boleh berhenti hanya ketika gejala akut akibat dugaan keracunan mulai membaik.
Seluruh korban harus mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan secara tuntas, termasuk pemantauan dampak kesehatan jangka panjang, bukan hanya sampai gejala akutnya hilang,”
ucapnya.
Desak Investigasi Transparan
Lebih jauh, Nurhadi meminta pemerintah membuka hasil investigasi secara transparan kepada orang tua korban maupun masyarakat.
Menurutnya, keterbukaan diperlukan agar penyebab kejadian dapat diketahui secara jelas sekaligus memastikan langkah perbaikan tidak berhenti pada penanganan korban.
Selain itu, dia mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam penyediaan makanan MBG di wilayah tersebut.
Harus dilakukan audit total terhadap SPPG, mulai dari bahan baku, proses memasak, penyimpanan, distribusi, transportasi sampai makanan diterima dan dikonsumsi siswa,”
tegasnya.
Dikatakan Nurhadi, audit tersebut harus menelusuri seluruh rantai penyediaan makanan. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui pada tahapan mana persoalan terjadi dan memastikan standar keamanan pangan benar-benar dijalankan.
Harus Ada Pertanggungjawaban
Ia juga mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berhenti hanya pada pencopotan kepala SPPG. Jika investigasi dan bukti ilmiah nantinya menunjukkan adanya kelalaian yang menyebabkan anak-anak menjadi korban, harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
Kalau memang terbukti ada kelalaian yang menyebabkan anak-anak menjadi korban, harus ada pertanggungjawaban yang jelas sesuai aturan. Sebaliknya, kita juga harus memastikan penyebabnya berdasarkan hasil investigasi dan bukti ilmiah, bukan sekadar saling menyalahkan,”
jelasnya.
Di sisi lain, Nurhadi menegaskan dirinya tidak mempersoalkan tujuan program MBG. Menurutnya, program tersebut merupakan kebijakan pemerintah yang baik dan penting, tetapi pelaksanaannya tetap harus menempatkan keamanan pangan sebagai prioritas utama.
Program MBG adalah program yang baik dan sangat penting, tetapi program yang baik tidak boleh mengorbankan keselamatan penerimanya,”
ungkapnya.
Bahkan, dia menekankan bahwa prinsip kehati-hatian harus dikedepankan ketika makanan diberikan kepada anak-anak.
Prinsipnya sederhana: lebih baik makanan terlambat diberikan daripada makanan yang tidak aman diberikan kepada anak-anak,”
tegasnya lagi.
Sebagai mitra pemerintah di Komisi IX DPR RI, Nurhadi mengatakan pihaknya akan mendorong agar kasus di Kabupaten Karo menjadi momentum untuk memperketat standar keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG secara nasional.
Sebagai mitra pemerintah di Komisi IX, kami akan mendorong agar kasus Karo ini menjadi momentum untuk memperketat standar keamanan pangan MBG secara nasional. Jangan sampai kejadian seperti ini terus berulang,”
pungkasnya.
