Setahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dianggap telah menunjukkan gejala otoritarianisme yang semakin nyata.
Hal ini disampaikan dalam laporan terbaru yang dirilis oleh Gerakan #BersihkanIndonesia berjudul “Represifitas dan Otoriter dalam Kebijakan Ekonomi-Politik Komando Prabowo-Gibran”.
Menurut koalisi tersebut, pola politik-ekonomi komando yang dijalankan telah “menggeser demokrasi ke titik nol,” ditandai dengan melemahnya supremasi sipil dan diperkuatnya supremasi militer sebagai mesin birokrasi negara.
Laporan itu menuding gejala totalitarianisme terlihat jelas dari upaya negara mengontrol penuh alokasi sumber daya strategis dan memusatkan keputusan ekonomi pada birokrasi militeristik, sembari meniadakan ruang oposisi dan kritik. Retorika nasionalisme disebut hanya dijadikan tameng untuk mengendalikan ekonomi, politik, dan wacana publik di bawah kendali tunggal Prabowo.
Gerakan #BersihkanIndonesia secara spesifik menyoroti upaya normalisasi warisan otoritarianisme Orde Baru. Pengangkatan mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional dianggap sebagai simbol terang upaya Prabowo untuk membentuk ulang ingatan kolektif, memoles sejarah kelam pelanggaran HAM menjadi kebanggaan.
UU KUHAP menjadi instrumen hukum baru untuk membungkam suara rakyat. Aturan ini menjadi pelengkap KUHP yang telah disahkan sebelumnya, di era Presiden Jokowi, yang semakin mengancam kebebasan berpendapat dan berkumpul,”
kata Habiburrachman, seorang perwakilan Koalisi, dalam keterangan tertulis, Kamis, 20 November 2025.
Ini memperlihatkan pola-pola represi yang dilegalkan melalui perangkat hukum. Dengan begitu, demokrasi bukan hanya dilemahkan, namun secara sistematis diberangus melalui seperangkat aturan yang seolah-olah legal.
Pada bidang kebebasan sipil, koalisi mencatat pola represi yang dilegalkan melalui perangkat hukum. Catatan koalisi menunjukkan bahwa represi merupakan ancaman nyata selama setahun terakhir, antara lain 85 peristiwa kekerasan oleh TNI dengan 182 korban; 23 orang dikriminalisasi pasca-demonstrasi Hari Buruh; 5.444 orang ditangkap, dengan 997 di antaranya dijadikan tersangka, pasca-demonstrasi Agustus 2025.
Laporan ini tidak bertujuan menebarkan ketakutan. Fakta yang dibuka adalah argumentasi terbaru untuk memperkuat gerakan rakyat. Dengan memahami pola represi, publik dapat merumuskan strategi perlawanan yang lebih terorganisasi,”
kata Habiburrachman.
Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 pada 20 Oktober 2024. Program kerja mereka berfokus pada visi “Asta Cita” dan delapan program unggulan yang sering disebut sebagai “8 Program Hasil Terbaik Cepat”.
