Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan terus meluas. Di tengah kondisi tersebut, DPR RI mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI segera mencairkan anggaran Rp290,9 miliar yang telah dialokasikan untuk operasional pencegahan dan penanggulangan Karhutla.
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menilai anggaran tersebut tidak boleh tertahan ketika petugas membutuhkan dukungan untuk menghadapi kebakaran yang semakin meluas.
Kami mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran sebesar Rp290.901.300.000 untuk operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,”
ucap Daniel dalam keteranganya, Sabtu, 22 Agustus 2026.
Menurut Daniel, pencairan anggaran menjadi kebutuhan mendesak karena upaya pemadaman di lapangan membutuhkan sumber daya yang besar. Terlebih, jumlah titik panas di Kalimantan masih tinggi.
BNPB mencatat Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan sebaran hotspot tertinggi, mencapai 767 titik. Kalimantan Barat menyusul dengan 560 titik, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara tiga titik.
Lokasi Prioritas Pemadaman
Daniel meminta Pemerintah tidak sekadar mengumpulkan data hotspot, tetapi segera mengubah data tersebut menjadi dasar penentuan lokasi prioritas pemadaman.
Ketika titik panas sudah terkonsentrasi dalam jumlah besar di Kalimantan, setiap hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi harus segera diterjemahkan menjadi daftar lokasi prioritas yang wajib diverifikasi dan ditangani di lapangan dalam hitungan jam,”
tegasnya.
Dia juga meminta kekuatan pemadaman diperbesar, terutama di wilayah lahan gambut yang memiliki risiko penyebaran api tinggi.
Kami mendesak Pemerintah segera mengerahkan pasukan pemadaman secara masif dengan memperkuat operasi water bombing, serta menerjunkan tim darat gabungan dari Manggala Agni, BPBD, dan TNI/Polri yang difokuskan pada titik-titik api di lahan gambut yang berisiko menyebar ke kawasan sekitar bandara,”
ucapnya.
Daniel juga mendorong percepatan operasi modifikasi cuaca melalui koordinasi BNPB, BMKG, dan BRIN. Menurutnya, langkah tersebut harus dilakukan sebelum kemarau mencapai puncaknya.
Kami juga mendorong percepatan operasi modifikasi cuaca melalui koordinasi intensif antara BNPB, BMKG, dan BRIN. Opsi ini perlu segera dieksekusi selagi masih ada potensi awan sebelum kondisi kemarau mencapai puncaknya,”
lanjut Daniel.
Penegakan Hukum
Selain pemadaman, Daniel menilai penegakan hukum harus berjalan terhadap pihak yang menyebabkan Karhutla, baik mereka yang sengaja melakukan pembakaran maupun yang lalai hingga memicu kebakaran.
Jangan sampai masyarakat yang turun dan menggunakan hukum adat maupun hukum sosial karena terlalu kesal dengan aksi-aksi pembakaran lahan,”
ujar Daniel.
Daniel sebelumnya juga mempertanyakan mitigasi Pemerintah karena Karhutla merupakan bencana yang terjadi hampir setiap tahun.
Saya juga mempertanyakan bagaimana mitigasi yang dilakukan Pemerintah karena Karhutla ini kan bencana yang selalu terjadi setiap tahunnya. Kenapa menunggu sampai besar baru kemudian ditangani secara serius,”
ujarnya.
Di tengah kondisi tersebut, Daniel menilai anggaran yang sudah dialokasikan harus segera digunakan agar penanganan Karhutla tidak kembali terkendala keterbatasan sumber daya.
Anggaran ini sangat mendesak agar upaya pemadaman di lapangan tidak lagi terkendala keterbatasan sumber daya,”
tambah Daniel.
