APBN Januari 2026 Tekor Rp54,6 T, Benarkah MBG dan Bansos Pemicu Lonjakan Belanja?

Belanja negara sendiri terbagi menjadi dua, yakni belanja pemerintah pusat realisasinya sebesar Rp131,9 triliun atau 4,2 persen dari pagu APBN 2026. Kemudian Transfer ke Daerah (TKD) realisasinya Rp95,3 persen atau 13,8 persen dari pagu APBN.

Bila dirinci, realisasi belanja pemerintah pusat masih terbagi lagi menjadi dua bagian, yakni belanja K/L dan non K/L. Untuk belanja K/L realisasinya sebesar Rp55,8 triliun atau tumbuh 128,9 persen, dan belanja non K/L realisasinya Rp76,1 triliun atau 23,4 persen.

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil  Nazara, realisasi belanja non K/L yang sebesar Rp76,1 triliun atau 4,6 persen dari pagu ini dipengaruhi oleh pembayaran manfaat pensiun dan pembayaran bunga utang tepat waktu.

Sedangkan belanja K/L Rp55,8 triliun atau 3,7 persen dari pagu APBN 2026, dipengaruhi oleh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penyaluran Bansos (PBI JKN dan PKH), serta percepatan belanja modal.

Ini adalah percepatan belanja yang dilakukan oleh seluruh pemerintah pusat terutama kementerian dan lembaga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mendukung kesejahteraan masyarakat melalui APBN,”

ujar Suahasil.

Di samping itu, untuk realisasi pendapatan negara yang sebesar Rp172,7 triliun ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp138,9 triliun atau 5,2 persen dari pagi APBN. 

Jika dirinci, terdiri dari penerimaan pajak realisasinya sebesar Rp116,2 triliun atau 4,9 persen dari pagu, serta kepabeanan dan cukai Rp22,6 triliun atau 6,7 persen dari pagu APBN 2026.

Lalu, realisasi pendapatan negara Januari 2026 juga terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp33,9 triliun atau 7,4 persen dari pagu APBN 2026.