Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Ekonomi Bisnis

Pemerintah Pastikan Insentif IFC Tak Ganggu KEK

Pemerintah memastikan insentif fiskal yang disiapkan untuk kawasan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) alias International Financial Center (IFC), tidak akan mengganggu daya saing di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

1 menit baca
Sumber berita di Google
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso. (ANTARA/HO)
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso. (ANTARA/HO)
Anisa Aulia

Oleh

Pemerintah memastikan insentif fiskal yang disiapkan untuk kawasan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) alias International Financial Center (IFC), tidak akan mengganggu daya saing di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). 

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, kedua skema tersebut justru dirancang untuk saling melengkapi. Kawasan PFII direncanakan berada di dalam wilayah KEK. 

Ini agak beda, kalau ini IFC kan secara khusus jadi bersinergi. Bahkan hasil review awal kemarin, sebaiknya posisi IFC nanti di Bali juga ada di dalam kawasan ekonomi khusus, jadi saling melengkapi,”

ujar Susiwijono kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 6 Juli 2026.

Pilihan EditorAnisa Aulia

Draf RUU PFII Bikin Geger, Pemerintah Mau Obral Insentif Pajak 100% ke Pelaku Usaha

Beda dengan KEK

Susiwijono menjelaskan, PFII merupakan sebuah program yang berbeda dengan KEK yang berbasis kawasan. Tetapi dengan adanya PFII di dalam kawasan akan mempermudah implementasi kebijakan karena infrastruktur regulasi dan insentif di KEK sudah tersedia.

Iklan

Kalau ini berbasis kawasan, kalau ini tadi kan satu program PFII atau IFC, dan itu memang akan lebih mudah kalau posisinya di dalam kawasan ekonomi khusus,”

jelasnya.

Dia menyebut, sampai saat ini pemerintah masih mempertimbangkan lokasi final PFII. Namun, opsi memanfaatkan KEK yang sudah beroperasi dinilai menjadi pilihan paling realistis sebab berbagai insentif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Insentifnya kan sudah lengkap secara Undang-Undang, dan peraturan PP-nya juga sudah diatur mengenai tax holiday, pembebasan untuk bea masuk, dan pajak impor untuk keluar masuk barang, dan sebagainya termasuk tenaga kerja asing, dan sebagainya,”

terangnya.

Maka dari itu, Susiwijono menilai bahwa penempatan PFII di dalam KEK menjadi opsi yang paling cepat untuk memenuhi target pemerintah. Hal ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Kalau mau cepat, karena amanat Undang-Undang P2SK itu tiga bulan untuk undang-undang IFC-nya. Nanti untuk implementasinya kalau yang paling cepat dan tepat ya berada di kawasan KEK,”

imbuhnya.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Anisa Aulia adalah jurnalis di OWRITE dengan pengalaman lebih dari 4 tahun di VIVA.co.id dan Liputan6.com. Selama karirinya meliput ekonomi

  • Redaktur Pelaksana

    Amin Suciady

    Amin Suciady adalah jurnalis di OWRITE yang meliput politik, hukum, ekonomi, dan peristiwa. Ia juga dikenal sebagai peneliti sejarah lokal