Analis Kebijakan Publik Dr. Faisal Sallatalohy mengkritik pilihan pemerintah memangkas subsidi BBM untuk dialihkan untuk pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi Rp240,2 triliun dalam RAPBN 2027.
Akhirnya dipangkas juga subsidi BBM,”
kata Faisal yang dikutip dari akun Facebook-nya, Minggu, 23 Agustus 2026.
Ia menilai persoalan utama bukan semata-mata pemangkasan subsidi BBM, melainkan distribusi ruang fiskal yang tersedia setelah pengurangan subsidi.
Kebijakan tersebut semestinya digunakan secara terukur untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok yang berada di kelas aspiring middle class agar tidak jatuh ke kelompok miskin.
Tapi (persoalannya), tidak dialihkan secara terorientasi untuk menopang daya beli 142 juta rakyat yang saat ini berada di level aspiring middle class agar tidak turun ke level miskin,”
ucap dia.
Jumbo
Pemerintah justru mengalokasikan dana dalam jumlah besar untuk program MBG. Ia menyebut alokasi BGN sebesar Rp240,2 triliun dalam RAPBN 2027 menjadikan lembaga tersebut memperoleh salah satu porsi anggaran terbesar.
Data RAPBN 2027 menunjukkan BGN memang dirancang menerima Rp240,2 triliun, lebih besar dibandingkan sejumlah kementerian/lembaga lainnya.
Malah digunakan untuk pendanaan proyek korupsi strategis nasional MBG Rp 240,2 T. Menjadikan BGN sebagai penerima alokasi anggaran terbesar di antara semua kementerian/lembaga,”
tutur dia.
Faisal berpendapat pemerintah perlu mempertimbangkan kembali prioritas penggunaan ruang fiskal apabila pengurangan subsidi BBM berpotensi menambah tekanan terhadap konsumsi rumah tangga.
Awas!
Kebijakan fiskal harus memastikan kelompok masyarakat yang rentan tidak semakin kehilangan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Pemerintah enggak waras, semoga tidak chaos,”
ucap dia.
Di sisi lain, pemerintah memang mengarahkan kebijakan subsidi energi agar lebih tepat sasaran, sementara MBG ditempatkan sebagai program prioritas dalam kebijakan fiskal.
Untuk 2026, pemerintah memproyeksikan anggaran subsidi energi dan nonenergi sebesar Rp318,9 triliun, sedangkan MBG menjadi salah satu prioritas belanja pemerintah.
