Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.
Analis Kebijakan Publik, Faisal Sallatalohy, menilai klaim pertumbuhan tersebut harus diuji dengan kondisi sektor riil, terutama ketika dunia usaha masih menghadapi tekanan dan persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) membayangi masyarakat.
Industri manufaktur berdarah-darah di zona kontraksi (PMI 48,9), PHK meningkat, pengangguran tinggi, rakyat kehilangan pendapatan, daya beli lemah, miskin, subsidi dikurangi, mendesak rakyat bergantung hidup terhadap utang pinjol,”
kata Faisal yang dikutip dari laman facebook pribadinya, Jumat, 4 September 2026.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak seharusnya hanya dilihat dari angka Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah juga perlu melihat apakah pertumbuhan tersebut mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Lebih jauh dia menyoroti kondisi industri manufaktur yang menurutnya masih menghadapi tekanan. Ketika aktivitas industri melemah dan PHK terjadi, dampaknya langsung terasa terhadap pendapatan rumah tangga serta daya beli masyarakat.
Meja makan rumah tangga Indonesia banyak yang bergantung hidup pada utang, pinjol, pekerjaan informal, pendapatan gak pasti,”
jelasnya.
Dikatakannya, persoalan tersebut menjadi kontras ketika pemerintah menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator keberhasilan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan, sementara konsumsi pemerintah tumbuh 15,97 persen.
MBG dibangga-banggakan karena mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2026 capai 5,29% (3,37% Q to Q),”
ungkapnya.
Namun, Faisal menilai tingginya pertumbuhan ekonomi harus dilihat bersama kondisi pasar kerja. Angka pertumbuhan belum cukup menggambarkan kualitas ekonomi apabila masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau menghadapi pendapatan tidak pasti masih harus berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Sangat tinggi, bahkan jauh lebih tinggi dari pertumbuhan rata-rata negara maju Eropa yg hanya 0,5-0,6%,”
tegasnya.
Menurut Faisal, tantangan pemerintah bukan sekadar menjaga angka pertumbuhan tetap positif, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan pendapatan yang cukup bagi masyarakat.
Lalu Prabowo masih berbangga diri dengan MBG. Diistimewakan sebagai program dengan realisasi belanja paling tinggi APBN,”
tandasnya.
