Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat meminta pemerintah tidak hanya mengungkap tingkat kesalahan data penerima bantuan yang salah sasaran, tetapi juga membuka data warga yang justru terlewat akibat klasifikasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurut Achmad, transparansi mengenai exclusion error penting seiring semakin luasnya penggunaan DTSEN sebagai basis penentuan berbagai program perlindungan sosial.
“Publik juga perlu mengetahui secara transparan besarnya exclusion error, yaitu berapa banyak masyarakat yang sebenarnya berhak tetapi tersingkir akibat klasifikasi data,”
kata Achmad, Rabu, 9 September 2026.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat DTSEN versi 3 per 10 Juli 2026 telah mencakup sekitar 290,13 juta individu dan 95,98 juta keluarga. Dengan cakupan tersebut, kesalahan klasifikasi tidak bisa hanya dilihat dari persentase.
Kesalahan dalam jumlah yang relatif kecil sekalipun tetap dapat berdampak terhadap masyarakat dalam jumlah besar. BPS menyatakan pemutakhiran DTSEN Volume 2 tahun 2026 telah menurunkan inclusion error menjadi sekitar 0,06 persen.
Achmad menilai capaian tersebut patut diapresiasi, namun pemerintah juga perlu memberikan gambaran mengenai sisi lain kesalahan klasifikasi.
Menurut dia, inclusion error terjadi ketika masyarakat yang sebenarnya tidak berhak justru masuk dalam kelompok penerima. Sementara exclusion error terjadi ketika masyarakat yang seharusnya memperoleh bantuan justru tidak teridentifikasi sebagai kelompok sasaran.
Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena DTSEN kini digunakan dalam berbagai program pemerintah. Kesalahan klasifikasi dapat berdampak langsung terhadap akses masyarakat terhadap bantuan sosial maupun program perlindungan sosial lainnya.
“Bagi statistik, kesalahan mungkin berbentuk persentase. Bagi keluarga miskin, kesalahan itu bisa berarti anak tidak memperoleh bantuan pendidikan atau keluarga kehilangan perlindungan kesehatan,”
ujar dia.
Publikasi Indikator
Achmad menilai pemerintah perlu mempublikasikan indikator kualitas DTSEN secara berkala agar masyarakat dapat mengetahui seberapa akurat basis data tersebut dalam menangkap kondisi sosial ekonomi penduduk.
Selain inclusion error dan exclusion error, pemerintah dinilai perlu membuka informasi mengenai perubahan posisi desil setelah dicek, serta jumlah keputusan bantuan yang dikoreksi setelah ada keberatan dari masyarakat.
Menurutnya, keterbukaan tersebut diperlukan agar DTSEN tidak hanya dinilai dari besaran cakupan data, tetapi juga dari kemampuan memastikan masyarakat yang berhak tidak kehilangan akses terhadap program negara.
“Tujuan akhir kebijakan sosial bukan menghasilkan database yang tampak sempurna, melainkan memastikan tidak ada rakyat yang kehilangan hak hanya karena negara salah membaca kehidupan,”
ucap Achmad.
