Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat langsung menerapkan ketentuan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru pada sidang perdana terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim pada kasus korupsi laptop Chromebook 2019-2022.
Ketua Majelis Hakim, Purwanto awalnya meminta pendapat ke kuasa hukum Nadiem dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengenai penerapan KUHP dan KUHAP yang baru saja diberlakukan pada 2 Januari 2026 lalu. Sebab Nadiem sudah dua kali mangkir dari panggilan majelis hakim, dan baru hadir pada saat KUHAP dan KUHP baru diterapkan.
Uniknya dengan perkara saudara ini, saudara kan dilimpahkan pada tanggal 9 desember ya, itu sebelum berlakunya KUHP dan KUHAP yang baru. Kita agendakan di tanggal 16 Desember ternyata saudara tidak bisa dihadirkan, 23 Desember juga tidak bisa dihadirkan, dan hari ini baru dilakukan pembacaan dakwaan dengan kehadiran saudara di saat berlakuknya KUHP dan KUHAP per tanggal 2 januari 2026,”
kata Purwanto di ruang sidang, Senin, 5 Januari 2026.
Olehnya itu, sebelum kita lanjutkan, ini supaya kita sama, karena masa peralihan. Kami ingin menanyakan tanggapan ataupun sikap dari PH dengan berlakunya KUHAP dan KUHP,”
kata Purwanto seraya bertanya.
Kuasa hukum Nadiem, Arif Yusuf Amir menegaskan pihaknya akan tunduk terhadap Undang-Undang yang dianggap bisa menguntungkan kliennya dalam perkara korupsi Chromebook.
