Kortastipikor Polri menyelidiki dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pengadaan pemenuhan kebutuhan pasokan batu bara pada sejumlah PLTU periode 2018-2026. Kasus tersebut kini telah naik dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan.
Analisis awal terhadap bukti permulaan yang cukup, Kortastipikor Polri telah meningkatkan status penanganan perkara ini ke tahap penyidikan,”
ucap Kakortastipikor Polri Irjen Totok Suharyanto saat jumpa pers, Senin, 6 Juli 2026.
Totok menjelaskan, laporan dugaan korupsi pasokan batu bara telah teregister dengan nomor LP/A/6/VII/2026/KORTASTIPIDKOR POLRI, tanggal 4 Juli 2026.
Dua Perusahaan Terlibat
Selama tahap penyelidikan, Polri telah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi, pengumpulan dokumen. Diduga dua perusahaan turut terlibat dalam kasus tersebut.
Penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat, PT OBP dan PT BRA,”
jelas Totok.
Korupsi Batu Bara Buat Pemadaman Listrik
Sementara itu, Dirtindak Kortastipikor Polri Brigjen Robertus Yohanes De Deo mengatakan akibat korupsi suplai batu bara itu menyebabkan sejumlah wilayah mengalami pemadaman listrik bergilir.
Berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti di wilayah Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek,”
bebernya.
Kendati itu, Polri belum menetapkan pihak-pihak yang dijadikan tersangka. Atas kasus itu Polri menerapkan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau ketentuan yang setara dalam KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023), serta pasal-pasal mengenai tindak pidana pencucian uang (TPPU).
