Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mengatakan penindakan administrasi tidak berhenti pada 28 perusahaan yang telah dicabut izinnya oleh pemerintah.
Juru Bicara (Jubir) Satgas PKH, Barita Simanjuntak menjelaskan sepanjang adanya perusahaan diduga melakukan pelanggaran dan terindikasi adanya dugaan tindakan hukum tentunya berpeluang akan ditindak kemudian hari.
Jadi tidak terbatas pada 28, tapi baru 28 ini karena inilah yang capaian yang baru dilakukan. Karena Satgas ini kan baru dibentuk 21 Januari 2025. Jadi kita harapkan kalau Satgas bekerja, kawasan hutan kita masih banyak yang akan dilakukan penertiban,”
ungkap Barita kepada wartawan di kompleks Kejagung, Selasa, 27 Januari 2026.
Satgas PKH, kata Barita, bekerja sebagaimana peraturan perundang-undangan menindak subjek hukum yang melakukan aktivitas bisnis di kawasan hutan yang melanggar ketentuan.






