KPK Beberkan Bukti dan Patahkan Pernyataan Yaqut Tak Terima Uang Korupsi Kuota Haji

Atas dasar itu, KPK menetapkan Asrul dan Ismail sebagai tersangka kluster swasta dalam korupsi kuota haji tambahan Kemenag. Mereka dianggap menguntungkan diri sendiri, korporasi, atau orang lain.

Dalam perannya, Ismail dan Asrul terlibat langsung bersama bos travel haji dan umrah Maktour, Fuad Hasan Masyhur (FHM) dalam pengaturan pengisian kuota haji khusus tambahan 20.000 pada tahun 2024.

Mereka ikut mendapat jatah setelah Yaqut mengatur pembagian jatah kuota haji tambahan dengan skema 50 persen:50 persen. Asep bilang, pembagian kuota itu hanya diberikan kepada travel haji yang terafiliasi dengan Maktour.

Meminta penambahan kuota haji khusus yang melebihi ketentuan 8 persen,”

ujar Asep.

Terhadap Ismail dan Asrul, KPK menjerat dengan Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 20 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sebelumnya, Yaqut pernah menyatakan sama sekali tidak menerima uang dari korupsi kuota haji tambahan. Pernyataan itu disampaikan dia saat resmi menjadi tahanan KPK, 12 Maret 2026.

Saya tidak pernah menerima sepeser pun dari kasus yang dituduhkan kepada saya,”

kata Yaqut sambil mengenakan rompi oranye.

Yaqut berdalih pembagian kuota haji tersebut guna kepentingan umat. Dia membagi kuota tambahan 20.000 dari pemerintah Arab Saudi dengan skema 50 persen haji reguler: 50 persen khusus.

Padahal ketentuan pembagian kuota itu sebanyak 92 persen haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

saya lakukan semua kebijakan ini semata-mata untuk keselamatan jemaah,”

kata Yaqut.