Rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh penyidik KPK nyatanya belum mampu memberikan efek jera bagi koruptor. Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mendesak Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset segera disahkan demi memutus rantai pendanaan rasuah.
Undang-Undang Perampasan Aset bisa jadi jalan masuk atau jalan pintas bagi pemberantasan korupsi. Karena negara bisa menyita atau merampas harta yang disinyalir hasil korupsi atau hal perbuatan melawan hukum tanpa harus ada putusan pengadilan,”
kata Fickar kepada Owrite.id, Selasa, 14 April 2026.
Namun, ia menegaskan semua proses itu harus adil dan wajib menyediakan mekanisme acara perlawanannya bagi penyitaan yang dilakukan terhadap harta yang bukan hasil korupsi. Maka, penerapan undang-undang tersebut tetap mengedepankan prinsip keadilan dan melindungi pihak yang “bersih” dari rasuah.
Kemudian, perihal penindakan hukum melalui OTT, seperti 10 kasus terakhir, yang ternyata tidak cukup kuat menghentikan korupsi di daerah, Fickar berpendapat ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa Indonesia dalam kondisi darurat penindakan rasuah.
