OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia
Your Reading Dose, Right Here
Setiap anak tokoh politik maju pemilu atau mendapat jabatan, sebutan "nepo baby" langsung ramai di kolom komentar. Padahal, belum tentu semua orang memahami artinya.
Oleh Ani Ratnasari
Sekarang, istilah nepo baby makin sering wara-wiri di media sosial. Dulu identik dengan anak artis, kini label ini sering dikaitkan dengan anak pejabat dan politikus.
Setiap anak tokoh politik maju pemilu atau mendapat jabatan, sebutan “nepo baby” langsung ramai di kolom komentar. Padahal, belum tentu semua orang memahami artinya.
Banyak yang menganggap mereka sukses karena nama besar keluarga. Namun, ada juga yang menilai semua orang berhak meniti karier, termasuk mengikuti jejak orang tuanya.
Iklan
Lantas, benarkah semua anak pejabat yang terjun ke politik bisa disebut nepo baby? Atau, jangan-jangan istilah itu masih sering tertukar dengan nepotisme?
Sederhananya, nepo baby adalah orang yang punya akses lebih mudah karena berasal dari keluarga berpengaruh, kalau istilah anak sekarang sih disebutnya privilege.
Di dunia politik, privilege itu macam-macam bisa berupa jaringan luas, nama yang sudah dikenal, atau peluang bertemu banyak tokoh penting sejak kecil.
Tapi perlu diingat kalau privilege berbeda dengan nepotisme. Meski keduanya sering disamakan tapi maknanya tidak sama.
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, nepotisme adalah penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan keluarga atau kerabat dan praktik inilah yang dilarang.
Artinya, menjadi anak pejabat bukanlah kesalahan. Yang bermasalah adalah jika jabatan yang dia peroleh berasal dari hubungan keluarga, bukan karena kapasitas dan kompetensi.
Nggak bisa dipungkiri, anak politikus memang punya modal lebih buat terjun ke dunia politik, karena mereka tumbuh di lingkungan yang dekat dengan politik.
Namun, modal itu bukan berarti tiket sukses. Karena pada akhirnya, dengan kecanggihan teknologi publik tetap bisa menilai kemampuan dan rekam jejak seseorang sebelum memilihnya.
Nama besar mungkin bisa membuka pintu. Tapi, mempertahankan kepercayaan masyarakat tidak cukup dengan nama aja.
Karena di balik privilege, ada ekspektasi yang besar yang bahkan hampir semua anak politikus selalu dibandingkan dengan orang tuanya.
Kalau tampil bagus, dibilang numpang nama. Kalau gagal, kritiknya bisa jauh lebih keras.
Karena itu, banyak anak politikus justru harus bekerja ekstra untuk membuktikan bahwa pencapaiannya bukan sekadar warisan keluarga.
Fenomena politik keluarga bukan hanya ada di Indonesia. Banyak negara demokrasi juga mengalaminya.
Karena itu, jangan buru-buru memberi label hanya karena melihat nama belakang seseorang. Yang lebih penting adalah apakah ia memang kompeten dan mendapat kesempatan melalui proses yang adil atau bukan.
Iklan
