OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia
Your Reading Dose, Right Here
China pernyataan keras terkait komentar Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, dianggap melanggar komitmen diplomatik mengenai isu Taiwan.
Oleh Anisa Aulia dan Hadi Febriansyah
Diperbarui
Diperbarui
China kembali mengeluarkan pernyataan keras terkait komentar Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, yang dianggap melanggar komitmen diplomatik mengenai isu Taiwan.
Beijing menuntut Jepang segera mencabut ucapan tersebut karena dinilai dapat memperburuk stabilitas kawasan.
Dalam konferensi pers di Beijing, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengajukan protes resmi hingga Tokyo mengambil langkah koreksi.
Iklan
Terhadap pernyataan keliru PM Takaichi, China telah mengajukan protes tegas dan akan terus melakukan démarche. Kami meminta Jepang segera memperbaiki dan mencabut pernyataan tersebut,”
Mao Ning.
Pernyataan Takaichi sebelumnya menyebut bahwa potensi aksi militer China terhadap Taiwan bisa menjadi ancaman langsung bagi keamanan Jepang.
Komentar tersebut memicu kritik keras dari Beijing karena berpotensi memunculkan dasar hukum bagi Jepang untuk menerapkan hak bela diri kolektif yang dapat membuat Jepang ikut campur jika Amerika Serikat terlibat konflik di Taiwan.
China telah memanggil Duta Besar Jepang untuk Beijing, Kenji Kanasugi, pada 13 November, guna menyampaikan keberatan resmi.
Selain protes diplomatik, Beijing mengambil langkah lebih jauh dengan mengeluarkan peringatan perjalanan kepada warganya.
Pemerintah China meminta masyarakat menunda kunjungan ke Jepang dan mempertimbangkan ulang rencana pendidikan di negara tersebut. Mereka menuding meningkatnya tindakan diskriminatif dan ujaran ekstrem anti-China di Jepang.
Peringatan tersebut sangat beralasan. Pernyataan PM Jepang telah merusak landasan hubungan kedua negara dan mempengaruhi opini publik secara negatif,”
Mao.
Beijing menuntut Jepang kembali pada kesepakatan dasar hubungan bilateral, yaitu empat dokumen politik yang ditandatangani sejak 1972, yang menegaskan bahwa Taiwan merupakan bagian tak terpisahkan dari Republik Rakyat China.
Mao Ning juga menyatakan bahwa Perdana Menteri China, Li Qiang, tidak memiliki agenda bertemu PM Takaichi selama pelaksanaan KTT G20 di Johannesburg pada 22–23 November.
Pertemuan dengan pemimpin Jepang tidak ada dalam jadwal,”
Mao.
Di sisi lain, Jepang mengirim Kanai Masaaki, Direktur Jenderal Biro Asia dan Oseania, untuk melakukan pembicaraan langsung di China.
Ia diperkirakan akan menegaskan bahwa Jepang tetap berpegang pada komunike bersama tahun 1972, yang menyatakan Jepang mengakui Republik Rakyat China sebagai satu-satunya pemerintahan sah.
Iklan
