Eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat kini telah bergeser dan meluas ke ranah digital.
Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran resmi menetapkan pusat ekonomi, lembaga perbankan, serta infrastruktur raksasa teknologi Amerika Serikat dan Israel di kawasan Timur Tengah sebagai “target sah” serangan mereka. https://www.aljazeera.com/news/2026/3/11/iran-declares-us-israeli-economic-banking-interests-in-region-as-targets
Langkah ini merupakan aksi balasan setelah pertempuran yang turut menghantam sektor perbankan Iran, menandai meluasnya konflik regional menjadi “perang infrastruktur” skala besar.
Iran dilaporkan membidik sejumlah raksasa teknologi dunia seperti Google, Microsoft, Nvidia, dan Oracle, serta institusi keuangan strategis milik Amerika Serikat dan Israel sebagai target serangan.
Ruang siber telah menjadi medan pertempuran strategis, yakni infrastruktur teknologi global dan institusi perbankan kini diposisikan sebagai target utama serangan siber.
Chairman Communication & Information System Security Research Center (Cissrec) Pratama Persadha, berpendapat Perusahaan-perusahaan ini menjadi target potensial karena dianggap memiliki keterkaitan erat dengan sistem militer dan intelijen Israel.
Penetapan perusahaan teknologi tersebut sebagai sasaran memperlihatkan pergeseran paradigma konflik menuju infrastructure warfare, yakni serangan yang diarahkan pada sistem digital, pusat data, layanan komputasi awan, serta institusi ekonomi seperti bank dan pusat keuangan,”
kata Pratama kepada owrite, Senin, 16 Maret 2026.
Menurut Pratama, pergeseran ini menunjukkan bahwa ruang siber telah diubah menjadi instrumen strategis untuk memberikan tekanan ekonomi, psikologis, dan operasional kepada pihak lawan tanpa perlu melakukan konfrontasi militer secara langsung.
Ia pun membedah anatomi serangan siber yang kerap dilakukan oleh Iran. Operasi tersebut umumnya digawangi oleh kelompok peretas yang terafiliasi dengan negara, seperti kelompok APT35 (Charming Kitten), APT34 (Helix Kitten), dan Rocket Kitten.
Tahapan serangan biasanya sangat terstruktur. Dimulai dari fase pengintaian untuk memetakan jaringan, dilanjutkan dengan akses awal melalui phishing, eksploitasi kerentanan aplikasi, atau peretasan akun cloud.
Teknik ini sering digunakan untuk menembus sistem perusahaan teknologi atau lembaga keuangan yang memiliki ekosistem digital kompleks,”
ujar Pratama.
Setelah itu, peretas melakukan lateral movement guna menanam malware, mencuri data sensitif, hingga menyabotase sistem.
Dalam beberapa kasus, operasi Iran juga memanfaatkan strategi hack and leak. Data yang berhasil dicuri kemudian dipublikasikan untuk menimbulkan tekanan politik dan psikologis terhadap target,”
jelas Pratama.
Pendekatan ini menjadikan serangan siber tidak hanya berdampak teknis tetapi juga mempengaruhi persepsi publik dan stabilitas politik.
Selain unit resmi negara, Iran juga menggunakan jaringan peretas sipil (hacktivist) pro-Iran untuk melakukan serangan Distributed Denial of Service (DDoS) dan perusakan situs web (deface).
Pendekatan ini memperlihatkan strategi cyber proxy warfare, yaitu penggunaan kelompok non-negara untuk melakukan operasi siber yang memberikan keuntungan strategis sekaligus menjaga tingkat plausible deniability (penyangkalan yang masuk akal) bagi negara agar terhindar dari konsekuensi diplomatik,”
terang dia.
Perusahaan-perusahaan teknologi yang menjadi target Iran merupakan tulang punggung ekosistem digital dunia.
Pratama memperingatkan bahwa jika sistem layanan cloud atau infrastruktur komputasi global terganggu, dampaknya akan sangat masif.
Gangguan terhadap infrastruktur tersebut dapat menyebabkan efek domino terhadap berbagai sektor, termasuk komunikasi, logistik, sistem pembayaran, hingga layanan publik.
Selain teknologi, sektor keuangan global dan bank-bank di AS juga meningkatkan kewaspadaannya. Serangan dapat berupa pencurian data nasabah, manipulasi transaksi, atau kelumpuhan sistem pembayaran yang bertujuan menciptakan kepanikan massal.
Meskipun tidak terlibat langsung dalam konflik Timur Tengah, Indonesia dinilai sangat rentan terhadap efek rambatan dari perang siber ini. Pratama menjabarkan tiga potensi ancaman bagi Tanah Air:
Satu, adalah risiko gangguan terhadap layanan digital global yang digunakan oleh banyak organisasi di Indonesia, seperti layanan cloud dan sistem komunikasi. Jika infrastruktur perusahaan teknologi global mengalami gangguan, layanan digital di Indonesia yang bergantung pada platform tersebut juga berpotensi terdampak.
Kedua adalah potensi spillover cyber attacks, yaitu serangan yang tidak secara langsung menargetkan Indonesia, tapi menyebar melalui jaringan global.
Dalam banyak kasus serangan siber internasional, malware atau kampanye phishing dapat menyebar ke berbagai negara melalui rantai pasokan digital dan konektivitas internet global.
Ketiga adalah meningkatnya risiko terhadap sektor keuangan domestik. Perbankan Indonesia telah mengalami transformasi digital yang sangat cepat melalui mobile banking, fintech, dan sistem pembayaran elektronik. Digitalisasi tersebut meningkatkan efisiensi tetapi juga memperluas attack surface.
“Jika konflik siber global meningkat, institusi keuangan Indonesia dapat menjadi target opportunistic attack yang memanfaatkan momentum geopolitik untuk melakukan kejahatan siber,” tutur Pratama.
Dalam perspektif intelijen siber, perkembangan ini menunjukkan bahwa konflik geopolitik modern tidak lagi terbatas pada medan perang konvensional. Infrastruktur digital, pusat data, sistem keuangan, dan perusahaan teknologi global kini menjadi bagian dari ekosistem strategis yang dapat dijadikan sasaran operasi militer tidak langsung.
Oleh karena itu, Pratama menyarankan negara dan organisasi perlu memperkuat pendekatan cyber resilience melalui peningkatan keamanan infrastruktur kritis, penguatan kerja sama internasional dalam pertukaran intelijen siber, serta pengembangan sistem deteksi dini terhadap serangan yang berpotensi berdampak sistemik terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.
Bila eskalasi konflik terus berlanjut, perang siber berpotensi berkembang menjadi dimensi konflik yang paling luas dampaknya karena ruang siber bersifat lintas batas dan terhubung secara global.
“Dalam kondisi tersebut, negara yang tidak terlibat langsung dalam konflik tetap dapat merasakan dampaknya melalui gangguan layanan digital, serangan terhadap sektor ekonomi, maupun meningkatnya aktivitas kejahatan siber global,” ucap dia.
