Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan prajurit Indonesia harus menjadi perhatian utama, terutama di tengah meningkatnya konflik di wilayah penugasan pasukan perdamaian dunia.
Fokus utama perhatian ini tertuju pada misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), yang belakangan menghadapi situasi keamanan yang semakin tidak stabil.
Kondisi di wilayah konflik dilaporkan semakin memburuk dan telah menimbulkan korban dari berbagai negara, baik yang terluka maupun gugur.
Situasi ini dinilai membutuhkan langkah serius dari pemerintah Indonesia untuk memastikan keamanan pasukan yang bertugas.
Dengan situasi geopolitik seperti ini, kita harus memastikan keselamatan seluruh warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk pasukan TNI yang bertugas di garda terdepan,”
kata Puan saat memberikan keterangan pers usai Rapat Paripurna di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa 21 April 2026.
Dorongan Evaluasi Menyeluruh
Puan juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penugasan pasukan. Hal ini mencakup kesiapan logistik, kelengkapan perlengkapan, hingga sistem perlindungan bagi prajurit di lapangan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan personel TNI dapat menjalankan tugas internasional dengan aman dan optimal.
Selain evaluasi internal, DPR juga mendorong adanya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
Tujuannya adalah agar respons terhadap dinamika di lapangan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
Evaluasi ini juga dapat menjadi dasar dalam menentukan kebijakan ke depan, termasuk kemungkinan penyesuaian pola penugasan.
Puan kembali menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan seluruh aspek pendukung misi berjalan maksimal, terutama terkait perlindungan prajurit.
Pemerintah harus memastikan kesiapan logistik dan pasukan, serta melakukan evaluasi apakah sistem perlindungan yang ada sudah memadai atau masih perlu diperkuat,”
pungkasnya.
