Mengacu pada data yang dihimpun Auriga, deforestasi di konsesi sawit masih sering terjadi. Berdasarkan catatan Status Deforestasi Indonesia (STADI) 2025, deforestasi di dalam konsesi sawit mencapai 37.910 hektare, lebih besar dibanding tahun sebelumnya.
Penelusuran Auriga pada 2024 juga menunjukkan keterkaitan antara deforestasi di hulu dan industri hilir biodiesel melalui rantai pasoknya.
Pada 2024 Auriga mengidentifikasi perusahaan supplier ke 16 kilang biodiesel di 10 grup usaha. Berdasarkan analisis tersebut, kami menemukan deforestasi seluas 476 ribu hektare terhubung ke kilang biodiesel melalui suppliernya,”
tekannya.
Jika kebutuhan sawit meningkat akibat kebijakan avtur, Auriga memperkirakan pola ekspansi lama akan kembali terulang. Wilayah seperti Kalimantan dan Papua disebut paling rentan karena masih memiliki tutupan hutan luas dan status lahan yang kerap “abu-abu”.
Kalimantan dan Papua menjadi wilayah yang paling rentan. Selain itu, area dengan status lahan yang tidak jelas atau ‘abu-abu’ sering menjadi target karena lebih mudah dikonversi.”
Dalam pandangan Auriga, kebijakan ini berisiko menciptakan paradoks, ingin menurunkan emisi dari sektor penerbangan, tetapi justru berpotensi menaikkan emisi dari sektor kehutanan dan perubahan tata guna lahan.
Memang, kata Sesilia, ada manfaat seperti diversifikasi energi dan pengurangan impor bahan bakar fosil. Namun, jika dicapai dengan mengorbankan hutan, maka Indonesia justru bisa menghadapi masalah yang lebih besar, seperti krisis ekologi, emisi karbon yang tinggi, dan konflik sosial.
Risiko Penerbangan dan Keselamatan Penumpang
Berbeda dengan Auriga yang lebih menyoroti dampak ekologis, Pengamat Tambang dan Energi Ferdy Hasiman melihat wacana avtur dari sawit dan minyak jelantah justru adalah hal yang tidak kalah krusial, di mana risiko teknis dan keselamatan penerbangan menjadi taruhan.
Menurut Ferdy, persoalan utama bukan pada banyak atau tidaknya bahan baku sawit di Indonesia, melainkan pada cara kebijakan ini muncul tanpa didahului landasan riset ilmiah yang memadai untuk kendaraan berisiko tinggi.
Yang paling penting adalah, ini kan mau avtur, ini kan industri penerbangan risikonya tinggi. Uji-cobanya jalan dulu. Jangan langsung-langsung bikin kebijakan,”
ujar Ferdy pada owrite.
Ia menegaskan, avtur bukan bahan bakar yang bisa disamakan dengan uji coba biodiesel di kendaraan darat. Jika di darat kegagalan masih bisa ditoleransi, di udara risikonya menyangkut keselamatan penumpang.
Kalau di kendaraan darat mungkin risikonya tidak terlalu tinggi. Ini udara, ini gila ini. Potensi sawit kita besar, tapi menurut saya kalau masuk ke dalam avtur, itu sangat rentan. Harus melalui penelitian yang panjang,”
tegasnya.
Ferdy juga mempertanyakan apakah sudah ada riset yang benar-benar membuktikan bahwa biodiesel sawit yang dikonversi menjadi avtur bisa memiliki kualitas setara dengan avtur berbasis fosil yang selama ini dipakai.
Ada nggak penelitian bahwa memang sawit itu biodiesel, kalau dikonversi jadi avtur, itu bisa nggak dijadikan avtur dan kualitasnya seperti yang selama ini dari BBM? Kan itu yang paling penting,”
tekannya.
Ia bahkan menyinggung pengalaman uji coba biodiesel di sektor tambang yang menuai banyak keluhan terkait performa mesin.
Selama ini ada uji coba biodiesel itu di kendaraan tambang. Banyak yang mengeluh bahwa mesin mobilnya nggak terlalu bagus kalau pakai itu. Itu di darat. Ini di udara,”
ujarnya.
Bagi Ferdy, kebijakan seperti ini tidak boleh lahir dari wacana spontan di podium, melainkan harus melewati kajian teknokratis yang panjang dan uji coba bertahun-tahun.
Kebijakan itu nggak boleh muncul dari kepala tiba-tiba saja. Harus ada kajian dulu, uji coba dulu. Karena ini industri yang sangat berisiko, penerbangan.”
Ia juga menyoroti aspek keekonomian yang menurutnya sering luput dibahas. Ferdy meragukan klaim bahwa avtur dari sawit atau jelantah akan lebih murah. Malah, bisa jadi lebih mahal, yang akan berujung naiknya harga tiket pesawat.
Kenaikan harga avtur, kata dia, juga akan berdampak langsung pada harga tiket dan sektor pariwisata, terutama di negara kepulauan seperti Indonesia yang sangat bergantung pada konektivitas udara.
Avtur itu motor penggerak ekonomi Indonesia. Negara kepulauan butuh mobilitas manusia. Kalau pesawat mahal, orang menunda bepergian. Pariwisata bisa terpukul.”
Ferdy justru melihat prioritas kebijakan energi seharusnya menjaga stabilitas avtur yang ada saat ini, bukan bereksperimen dengan bahan bakar baru yang belum teruji.
Prioritas BBM itu untuk avtur dulu supaya penerbangan tidak terganggu. Biodiesel boleh untuk kendaraan darat, tapi jangan coba-coba dulu ke avtur.”
ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dorongan masif terhadap sawit untuk kebutuhan energi berpotensi memicu pembukaan lahan baru. Kalau penggunaan sawit lebih tinggi, pasti penggunaan lahannya lebih tinggi. Kemungkinan besar akan terjadi pembukaan lahan baru.
Bagi Ferdy, semua ini menunjukkan pentingnya peran teknokrat energi di sekitar pengambil kebijakan agar keputusan tidak lahir dari wacana politik semata.
Yang paling penting itu orang-orang teknokrat harus menjelaskan secara jernih. Baru keputusan diambil. Jangan (bikin) kebijakan yang belum berdasarkan penelitian panjang,”
tutupnya.
