Sedang Umrah, Mentan Amran Tetap Perintahkan Satgas Pangan Sikat Mafia

Pemerintah juga menemukan 85,56 persen beras premium tidak sesuai standar. Selain itu, ada juga kasus beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikemas ulang lalu dijual kembali sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi.

“Keresahan muncul ketika stok Bulog saat itu berada pada titik tertinggi, tetapi harga gabah petani masih ada yang di bawah HPP. Namun di lapangan muncul teriakan kekurangan beras dan stok berkurang,”

ucap Arief.

Problem Sektor

Di sektor minyak goreng, Kementan menemukan produk MinyaKita kemasan satu liter dijual hingga Rp18 ribu, padahal HET ditetapkan Rp15.700; dan ditemukan juga isi kemasan yang tidak sesuai takaran.

Tak hanya itu, pengawasan pada Februari 2026 juga menemukan produk bermasalah masih beredar di pasar. Mentan Amran kemudian meminta penelusuran hingga tingkat distribusi bawah.

“Pak Menteri meminta penindakan tegas terhadap pelaku. Tidak boleh kompromi. Menteri perintahkan untuk pidanakan,”

ujar Arief.

Sementara di sektor pupuk, Kementan membongkar peredaran lima jenis pupuk palsu dengan kandungan unsur hara nihil, ulah itu diperkirakan merugikan petani hingga Rp3,2 triliun sampai Rp3,3 triliun.

Akibat pupuk palsu tersebut, banyak petani disebut mengalami gagal panen, termasuk petani pengguna Kredit Usaha Rakyat (KUR). Merujuk pengungkapan kasus itu, 27 orang ditetapkan sebagai tersangka dan pemerintah mencabut lebih dari 2.230 izin pengecer, serta distributor pupuk bermasalah.

Pembersihan juga dilakukan di internal Kementerian Pertanian, dengan 11 pejabat Eselon II Kementan dijatuhi sanksi, bahkan ada yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). Langkah tegas Amran terhadap mafia pangan bukan hal baru, pada periode 2017–2019 Satgas Pangan juga menangani ratusan kasus dengan total 411 tersangka.