Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

Pagu MBG Dipangkas Jadi Rp229 Triliun, BGN Ungkap Strategi Baru Arahan Prabowo

Alokasi pagu anggaran MBG sebelum dipangkas sebesar Rp269 triliun. Artinya ada penurunan anggaran Rp40 triliun.

Petugas menyiapkan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tubo, Ternate, Maluku Utara, Senin (8/6/2026).
Petugas menyiapkan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tubo, Ternate, Maluku Utara, Senin (8/6/2026). (ANTARA FOTO/Andri Saputra/tom.)

Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan pagu anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 2026 sementara turun menjadi Rp229 triliun. Alokasi anggaran sebelumnya Rp269 triliun.

BGN menjelaskan penurunan pagu anggaran ini sebagai upaya perbaiki tata kelola program MBG agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran dan optimal.

Jadi, kalau angka ini masih sementara. karena masih berjalan prosesnya, kalau bisa lebih efisiensi lagi,”

kata Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, Selasa, 21 Juli 2026.

Agustina mengatakan hingga saat ini angka anggaran tersebut masih belum pasti. Sebab, saat ini masih proses evaluasi.

Iklan

Meski anggaran mengalami penyesuaian, Agustina mengatakan penghematan bukanlah target utamanya.

Ia bilang fokus BGN saat ini adalah memperkuat sistem pengelolaan MBG agar distribusi manfaat kepada penerima berjalan lebih efektif dan sesuai kebutuhan.

Salah satu langkah yang tengah dilakukan ialah mengevaluasi cakupan layanan MBG di berbagai sekolah. Dari hasil peninjauan sementara, BGN menemukan adanya sekolah yang dapat layanan dari lebih dari satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kondisi itu dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih layanan maupun penggunaan anggaran.

Maka itu, BGN melakukan penyesuaian cakupan layanan untuk memastikan setiap sekolah memperoleh layanan secara proporsional dan tidak terjadi duplikasi dalam pelaksanaan program.

Tapi efisiennya itu memang harus benar-benar misalnya harus dialihkan ke daerah yang tinggi stunting, di Papua dan sebagainya. Kan indeksnya pasti beda ya harga pangan di sana dengan harga pangan di sini,”

jelasnya.

Dia mengatakan dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar ada kajian untuk wilayah seperti Papua.

Nah, itu yang Pak Presiden juga minta, ‘Coba dikaji, berapa kalau di sini, kan di Jawa Rp15.000 gitu. Kalau di daerah-daerah itu kira-kira berapa?’, karena kan di sana ada Papua, Nusa Tenggara,”

sebutnya.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Seorang jurnalis di OWRITE Media, yang meliput pemberitaan seputar Gaya Hidup dan Entertainment.

  • Asisten Redaktur

    Hardani Triyoga adalah jurnalis di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu nasional, politik, peristiwa, dan dinamika perkotaan.