Pelibatan TNI di Program Pemerintah Dinilai Kaburkan Batas Sipil

Ketika tentara menjadi alat pemerintah, bukan alat negara, di situ profesionalismenya diuji,”

kata Deodatus, saat kegiatan Diskusi Publik dengan tema “Risiko RPP Tentang Tugas TNI:
Legalisasi Ancaman Berkedok Peran, Rekayasa Keadaan Berdalih Gangguan, di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa, 26 Mei 2026.

Pilihan Editor · Ani Ratnasari · 27 Mei 2026

TNI Makin Dalam ke Ranah Sipil, DPR Dituding Gagal Jadi Penjaga Demokrasi

Ia mengatakan, tentara seharusnya bekerja sebagai alat negara yang berpihak pada kepentingan rakyat, bukan mengikuti kepentingan politik pemerintahan yang sedang berkuasa.

Karena sumpahnya tentara itu alat negara. Negara juga alat rakyat,”

ujarnya.

Deodatus mengaku khawatir apabila keterlibatan militer di sektor sipil terus dinormalisasi, dapat memundurkan reformasi yang telah berjalan sejak 1998.

Ia menilai keterlibatan TNI tidak lagi hanya menyentuh persoalan keamanan, tetapi mulai masuk ke sektor ekonomi rakyat, termasuk pangan dan sektor primer lainnya.

Bukan cuma hak politik rakyat yang terdampak, tapi juga hak ekonominya,”

ucapnya.

Pilihan Editor · Adi Briantika · 25 Mei 2026

Buru Begal Pakai Pasukan Tempur: Langkah Tegas atau Pintu Masuk Dwifungsi ABRI?

Deodatus juga menyoroti pembahasan mengenai profesionalisme TNI dan operasi militer selain perang di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia berharap, MK dapat memberikan batas yang jelas terkait kondisi darurat yang memperbolehkan TNI masuk ke ranah sipil.

Menurutnya, tanpa batas yang jelas, keterlibatan militer di luar fungsi pertahanan berpotensi terus meluas.

Kalau semua dianggap darurat, nanti keterlibatan TNI bisa masuk ke mana-mana,”

pungkasnya.