Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

Reformasi 28 Tahun Diuji, Demokrasi dan Kebebasan Sipil Sedang Tak Baik-baik Saja

Komnas HAM menyoroti menyempitnya ruang kebebasan sipil yang dinilai menjadi tantangan serius dalam penegakan HAM setelah 28 tahun reformasi.

1 menit
Sumber di Google
Gambar ilustrasi aktivis HAM
Gambar ilustrasi aktivis HAM. (Gambar dibuat oleh AI)
Natania Longdong

Oleh

Komnas HAM menyoroti menyempitnya ruang kebebasan sipil yang dinilai menjadi tantangan serius dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) setelah 28 tahun reformasi.

Hal itu disampaikan Anggota Komnas HAM, Amiruddin dalam diskusi publik bertajuk “28 Tahun Reformasi Diuji: Menguji Penegakan HAM dan Reposisi Komnas HAM di Tengah Ancaman Otoritarianisme?” di Auditorium Mochtar Riyadi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, pada 25 Mei lalu.

Menurut Amiruddin, kondisi sosial-politik saat ini menghadirkan tantangan baru bagi penegakan HAM, termasuk perubahan format ketatanegaraan, postur kelembagaan Komnas HAM yang dinilai tidak lagi responsif, hingga menyempitnya ruang kebebasan sipil.

Iklan

Komnas HAM berada dalam tarikan antara negara dan civil society. Ketegangan inilah yang menuntut Komnas HAM harus independen,”

kata Amiruddin, dikutip Rabu, 27 Mei 2026.

Independensi Jadi Syarat Penting Penegakan HAM

Ia mengatakan independensi lembaga menjadi syarat penting agar Komnas HAM mampu menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan HAM secara efektif.

Amiruddin menekankan, kemandirian Komnas HAM setidaknya harus ditopang oleh empat aspek, yakni independensi kelembagaan, independensi pejabat, independensi operasional, dan otonomi anggaran.

Kalau kita bicara kemandirian Komnas HAM, mengacu kepada empat hal ini. Ini standar minimal. Mestinya Komnas HAM lebih dari itu. Tapi yang minimal ini pun belum kita dapatkan,”

ujarnya.
Sejumlah pimpinan organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Solidaritas untuk Andrie Yunus membentangkan spanduk dan menunjukkan surat yang akan diberikan kepada Presiden Prabowo di halaman Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (17/4/2026). Surat tersebut berisikan permintaan agar Presiden memastikan penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus secara transparan, akuntabel, dan imparsial, serta meminta pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).
Sejumlah pimpinan organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Solidaritas untuk Andrie Yunus membentangkan spanduk dan menunjukkan surat yang akan diberikan kepada Presiden Prabowo di halaman Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (17/4/2026). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/tom.)

Komnas HAM Dorong Pembaruan UU HAM

Selain menyoroti kondisi kebebasan sipil, Amiruddin juga mendorong pembaruan Undang-Undang HAM agar memperkuat fungsi perlindungan dan promosi HAM di Indonesia.

Ia menilai penguatan kelembagaan, proses rekrutmen anggota yang lebih ketat, dukungan sumber daya manusia profesional, serta kecukupan anggaran menjadi kebutuhan mendesak agar Komnas HAM mampu menjalankan fungsi pengawasan di 38 provinsi.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Natania Longdong adalah jurnalis di Owrite yang berfokus pada isu internasional, energi, dan lingkungan. Dengan pengalaman lebih dari empat

  • Redaktur

    Dusep Malik

    Seorang senior editor di OWRITE Media, yang fokus pada pemberitaan seputar Bisnis, Ekonomi, Politik dan Peristiwa.